Jakarta, MI– Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bergerak cepat merespons lonjakan harga sejumlah komoditas sayuran yang mulai membebani masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung langsung menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) turun ke lapangan untuk menelusuri penyebab kenaikan harga sekaligus menyiapkan langkah pengendalian agar gejolak tidak semakin meluas.
Kenaikan harga sayuran diduga dipicu berkurangnya pasokan dari sejumlah daerah sentra produksi akibat cuaca ekstrem dan ancaman kekeringan. Kondisi tersebut mengganggu distribusi komoditas pangan ke ibu kota sehingga mendorong harga di tingkat pasar terus merangkak naik.
Pramono menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan lonjakan harga berlangsung tanpa intervensi. Menurutnya, TPID segera melakukan patroli pasar untuk memastikan penyebab kenaikan sekaligus menentukan langkah penanganan yang tepat.
"Kami akan mengontrol, TPID akan mengontrol mengenai apa perubahan atau kenaikan ini. Karena yang dilihat saat ini adalah kondisi di lapangan, tentunya kami akan mengecek penyebabnya. Yang jelas, Pemerintah DKI Jakarta segera akan menangani persoalan ini," kata Pramono Anung.
Meski harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan, Pemprov DKI memastikan kondisi inflasi Jakarta masih berada dalam level yang terkendali. Berdasarkan data hingga Juni 2026, inflasi bulanan Jakarta tercatat sebesar 0,41 persen (month to month), masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 0,44 persen.
Pramono menilai capaian tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi Jakarta masih relatif kuat. Namun demikian, pemerintah tetap mewaspadai gangguan pasokan pangan yang berpotensi mendorong inflasi lebih tinggi apabila tidak segera ditangani.
"Inflasi Jakarta sampai saat ini masih terkendali dan bahkan menjadi yang terendah di Pulau Jawa. Namun, kami tidak ingin kenaikan harga pangan terus berlanjut sehingga pengawasan terhadap pasokan akan diperketat," ujarnya.
Pemprov DKI kini menyiapkan langkah lanjutan bersama TPID untuk memastikan distribusi pangan tetap lancar, menjaga ketersediaan stok di pasar, sekaligus menekan gejolak harga agar daya beli masyarakat tidak semakin tergerus di tengah tekanan ekonomi dan ancaman cuaca ekstrem.**
