Skandal Rp3 T di Kementerian PU Makin Busuk: Dirjen Mundur, Data Audit BPK Hilang, Auditor Diperiksa KPK

Jakarta, MI – Skandal dugaan korupsi bernilai triliunan rupiah di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) semakin memunculkan bau busuk yang sulit disembunyikan. 

Setelah dua direktur jenderal mendadak mundur dari jabatannya, kini muncul kejanggalan baru yang menimbulkan kecurigaan serius: dokumen hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berkaitan dengan temuan tersebut tiba-tiba hilang dari laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Peristiwa janggal itu terjadi di tengah mencuatnya dugaan penyimpangan anggaran negara hingga hampir Rp3 triliun di Direktorat Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PU.

Berdasarkan penelusuran Monitorindonesia.com pada Selasa (3/3/2026), dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025 untuk Kementerian PU yang sebelumnya dapat diakses publik mendadak tidak lagi tersedia secara normal.

File yang semula berukuran sekitar 670,2 MB berubah drastis menjadi hanya sekitar 562 KB saat diunduh—dan tidak berisi data apa pun.

Hilangnya dokumen negara tersebut langsung memantik kecurigaan publik. Apalagi kejadian ini muncul tepat ketika dugaan korupsi proyek infrastruktur bernilai triliunan rupiah mulai disorot luas.

Direktur Eksekutif Indonesia Ekatalog Watch (INDECH) Order Gultom mengaku terkejut ketika mencoba mengakses dokumen audit negara tersebut.

“Awalnya saya buka file berkapasitas 670,2 MB. Tapi saat diunduh, ukurannya hanya 562 KB dan kosong. Ini sangat aneh. Data audit BPK tidak mungkin hilang begitu saja kecuali ada tangan-tangan jahat atau mafia proyek yang sengaja menghapusnya,” kata Order.

Menurutnya, hilangnya dokumen audit lembaga negara adalah kejadian yang sangat tidak lazim dan berpotensi menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menutup skandal besar.

“Baru kali ini data audit BPK hilang dari PPID. Ini sangat mencurigakan,” tegasnya.

Order mendesak BPK segera mengunggah kembali dokumen tersebut agar tidak memicu spekulasi publik.

“BPK harus segera upload ulang. Anggaran negara sangat besar untuk membiayai auditor. Publik berhak mengetahui hasil audit itu,” ujarnya.

Dirjen Mundur, Temuan Triliunan Menggantung

Kejanggalan hilangnya dokumen audit ini muncul tidak lama setelah Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkap adanya dugaan penyimpangan anggaran negara hingga hampir Rp3 triliun di internal kementeriannya.

Temuan tersebut berasal dari hasil audit BPK tahun 2025 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim audit khusus yang bahkan melibatkan unsur Kejaksaan Agung.

Namun tak lama setelah tim itu mulai bekerja, dua pejabat tinggi kementerian tiba-tiba menyatakan mundur dari jabatannya. Mereka adalah Dwi Purwantoro yang menjabat Dirjen SDA dan Dewi Chomistriana yang menjabat Dirjen Cipta Karya.

Pengunduran diri mendadak dua dirjen tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa skandal ini bukan sekadar masalah administrasi.

“Saya bentuk tim sendiri, saya ketuai sendiri atau ‘lidi bersih’. Saya dibantu Jaksa Agung dan memasukkan tiga jaksa bersih. Saat mereka mulai bekerja, yang bersangkutan mengundurkan diri,” ungkap Dody.

Ia bahkan mengakui secara terbuka bahwa pengawasan internal di kementeriannya tidak sepenuhnya bersih.

“Saya melihat di Inspektorat Jenderal juga tidak semuanya bersih. Ada sebagian yang masih kotor,” kata Dody.

Menurut kronologi yang disampaikan Menteri PU, BPK pertama kali mengirim surat pada Januari 2025 yang mencantumkan indikasi kerugian negara hampir Rp3 triliun.

Namun pada Agustus 2025, BPK kembali mengirim surat kedua yang menyebut nilai kerugian negara turun drastis menjadi sekitar Rp1 triliun disertai rekomendasi pembentukan majelis ad hoc serta tim percepatan pengembalian kerugian negara.

Perubahan angka kerugian yang sangat besar dalam waktu singkat itu justru memunculkan tanda tanya baru.

Jejak Mafia Proyek Infrastruktur

Di balik temuan audit tersebut, penelusuran di berbagai wilayah kerja Dirjen SDA mengungkap dugaan praktik lama yang selama ini menjadi rahasia umum di kalangan kontraktor: proyek-proyek besar diduga dikuasai oleh segelintir perusahaan tertentu.

Data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PU menunjukkan dua perusahaan besar—PT Runggu Prima Jaya dan PT Basuki Rahmanta Putra—berulang kali memenangkan tender proyek bernilai di atas Rp50 miliar.

Dalam empat tahun terakhir saja, kedua perusahaan itu tercatat meraup proyek bernilai triliunan rupiah di lingkungan Dirjen SDA.

Seorang aparatur sipil negara di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung–Cisadane bahkan menyebut jaringan perusahaan tersebut diduga dikendalikan oleh seorang pengusaha berinisial M yang dikenal sebagai “pemain lama” proyek SDA.

“PT RPJ dan PT BRP itu pemiliknya satu orang. Pengendalinya berinisial M. Hampir seluruh Indonesia dia kuasai. Di kalangan kontraktor dia sudah seperti ‘suhu’,” ujar sumber tersebut.

Ironisnya, sejumlah proyek yang dikerjakan jaringan perusahaan tersebut juga disebut-sebut bermasalah, namun sosok yang diduga menjadi pengendali proyek belum pernah tersentuh proses hukum.

Bahkan beredar informasi bahwa pengusaha tersebut memiliki kedekatan dengan sejumlah mantan pejabat penegak hukum.

Auditor BPK Justru Diperiksa KPK

Di tengah pusaran skandal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru memeriksa sejumlah auditor BPK, termasuk Padang Pamungkas dan Yudy Ayodya Baruna.

Yang mengundang sorotan, pemeriksaan terhadap Yudy dilakukan di Gedung BPK, bukan di Gedung Merah Putih KPK seperti lazimnya.

“Ini menarik. Kenapa pemeriksaan dilakukan di BPK, bukan di KPK?” kata sumber Monitorindonesia.com.

Sejumlah pihak mempertanyakan perlakuan tersebut karena pejabat tinggi negara sekalipun biasanya harus datang langsung ke KPK saat diperiksa.

Juru bicara KPK hanya menyatakan bahwa perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

“Masih tahap lidik, belum bisa disampaikan,” ujarnya singkat.

Informasi yang dihimpun menyebut pemeriksaan auditor BPK tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan audit di kementerian strategis, termasuk Kementerian PU.

Jika dugaan itu benar, maka situasinya menjadi jauh lebih serius: audit yang menjadi dasar temuan kerugian negara kini justru berada dalam radar penyelidikan.

Monitorindonesia.com telah mengonfirmasi pekembangan pemeriksaan tersebut kepada Dirdik KPK Asep Guntur Rahayu dan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, namun tidak memberikan respons.

Integritas Pengawasan Dipertaruhkan

Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai peristiwa ini merupakan ujian besar bagi integritas sistem pengawasan negara.

“Kalau auditor yang mengaudit kementerian justru ikut diperiksa dalam dugaan penyimpangan, ini alarm keras bagi tata kelola pengawasan negara,” ujarnya kepada Monitorindonesia.com.

Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi liar.

“Jangan sampai muncul kesan ada zona kebal hukum di lembaga pemeriksa. Kalau kementerian bisa diperiksa, auditor pun harus diperiksa dengan standar yang sama,” tegasnya.

Trubus juga menyoroti langkah KPK yang memeriksa auditor di kantor BPK.

“Supremasi hukum tidak boleh tunduk pada simbol kelembagaan. Transparansi proses sangat penting,” katanya.

Kini publik menunggu apakah skandal yang diduga melibatkan jaringan mafia proyek bernilai triliunan rupiah ini benar-benar akan dibongkar hingga ke akar-akarnya.

Atau justru kembali menguap—setelah dua pejabat mundur, auditor diperiksa, dan dokumen audit negara tiba-tiba menghilang dari ruang publik.