Wali Kota Bekasi Masuk 10 Nomine Penerima Anugerah Kebudayaan PWI pada HPN 2022

Monitorindonesia.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi masuk 10 nomine penerima Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (AK-PWI) pada Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang akan diselenggarakan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Rahmat Effendi adalah satu dari sepuluh kepala daerah yang telah menyisihkan proposal dan video dari pesaingnya di seluruh Tanah Air. Selaku Penanggung Jawab HPN 2022, Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari menyambut baik terpilihnya 10 nomine tersebut. Pemilihan nomine sebagai bagian dari keseluruhan proses yang telah berlangsung sejak September, hingga puncak HPN, 7-9 Februari 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara. "Anugerah Kebudayaan PWI bagian dari banyak mata acara HPN 2022 yang sedang berproses dalam bentuk konvensi, seminar, bakti sosial, klinik jurnalisme, penganugerahan, hingga penandatangangan kerja sama," tandas Atal. Ke-10 kepala daerah yang terpilih dalam rapat Tim Juri AK - PWI terdiri dari beragam usia, suku, pendidikan, agama, budaya, partai, hingga masa kerja. Nomine lengkapnya, Wali Kota Bekasi (Jawa Barat) Rahmat Effendi, Bupati Buton (Sulawesi Tenggara) La Bakry, Bupati Lamandau (Kalimantan Tengah) Hendra Lesmana, Bupati Indramayu (Jawa Barat), Nina Agustina, Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan, Bupati Lamongan (Jawa Timur) Yuhronur Efendi, Wali Kota Surakarta (Jawa Tengah) Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Padang Panjang (Sumatera Barat) Fadli Amran, Bupati Magetan (Jawa Timur) Suprawoto, dan Bupati Sumbawa Barat (Nusa Tenggara Barat) Musyafirin. Menurut Ketua Pelaksana AK - PWI Yusuf Susilo Hartono, masing-masing kepala daerah berhasil menarasikan dan memvisualkan pergulatan memenangkan kesehatan, berbasis informasi dan kebudayaan, guna mewujudkan perilaku baru. Salah satu yang menarik, sebelum ada kebijakan prokes pandemi Covid-19, di antara daerah-daerah tersebut sudah memiliki "protokol warisan nenek moyang" dalam menghadapi wabah, yang dirawat dalam adat dan tradisi setempat. Ini bukti kebudayaan daerah memiliki harta karun kultural tersembunyi yang seringkali dilupakan pemiliknya sendiri, maupun pengambil keputusan yang nir kebudayaan. “Beruntung bagi kepala daerah yang menyadari harta karun kulturalnya itu. Sehingga pada saat terjadi pandemi, tinggal memadukan dengan prokes dan vaksinasi serta berbagai aplikasi berbasis teknologi untuk melawan Covid-19. Sekaligus untuk mewujudkan perilaku baru di berbagai bidang sosial budaya, ekonomi, perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain,” ungkap Yusuf. Untuk mendalami narasi teks proposal dan video tersebut, ke-10 kepala daerah terpilih akan diundang ke Kantor PWI Pusat, di Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 15-16 Desember 2021, untuk presentasi dan sesi tanya jawab dengan Tim Juri. "Pada babak ini, kepala daerah harus memaparkan sendiri dan menjawab berbagai pertanyaan pendalaman dari Tim Juri secara tatap muka, dengan mematuhi prokes yang berlaku," tutur Yusuf. Tim Juri antara lain Ninok Leksono (Wartawan senior Kompas dan Rektor Universitas Multimedia Nusantara), Nungki Kusumastuti (Dosen Institut Kesenian Jakarta, penari, bintang film), Agus Dermawan T (Penulis buku kebudayaan dan seni, pengamat seni rupa), Atal S Depari (Ketua Umum PWI Pusat, wartawan), dan Yusuf Susilo Hartono (Pengurus PWI Pusat, wartawan, dan pelukis). Apresiasi Pers untuk Pemajuan Kebudayaan AK-PWI digelar sejak era Margiono menjadi Ketua Umum PWI Pusat, dan dilanjutkan era Atal S Depari, secara tahunan. Setelah digelar pertama kali di tengah perayaan HPN 2016 di Lombok, NTB, berlanjut di HPN 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, HPN 2021 di Ancol, Jakarta, dan HPN 2022. Hingga AK-PWI ketiga, telah terpilih 37 kepala daerah, salah satunya Ridwan Kamil, ketika menjadi Wali Kota Bandung, yang saat ini menjadi Gubernur Jawa Barat. Ide AK-PWI muncul setelah acara Temu Redaktur Kebudayaan se-Indonesia 2014 di Siak, Riau, yang digelar PWI Pusat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud). Disadari bahwa di era otonomi daerah adalah ujung tombak pembangunan dan pemajuan kebudayaan nasional. Untuk itu PWI, sebagai bagian dari pilar keempat demokrasi, perlu mengapresiasi bupati/wali kota yang melek kebudayaan, melalui AK-PWI. Apalagi setelah UNESCO, pada tahun 2017, menyatakan Indonesia merupakan negara super power kebudayaan, maka apresiasi dan peran serta wartawan bagi pemajuan kebudayaan bangsanya perlu semakin digelorakan. (Maman)