BPK RI Temukan Sejumlah Permasalahan Terkait Penanganan Covid-19

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 7 Desember 2021 14:40 WIB
Monitorindonesia.com- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sejumlah permasalahan signifikan terkait Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Permasalahan pertama terkait dengan persoalan Bansos yang tidak didukung oleh bukti kewajaran harga dari penyedia. Hal itu disampaikan Ketua BPK Firman Agus Sampurna saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2021 kepada DPR, di Ruang Rapat Paripurna DPR, Senayan Jakarta, Selasa, (7/12/2021). "Pertama, beban bantuan sosial tidak didukung dengan bukti kewajaran harga dari penyedia dan tidak didukung dengan penjelasan dan bukti yang memadai atas penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH)," kata Firman Agus Sampurna. Sedangkan permasalahan kedua, kata dia, ialah soal penyajian Piutang Bukan Pajak kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos PKH dengan status Kartu Keluarga Sejahtera yang tidak terdistribusi. "KPM tidak bertransaksi, tidak didukung dengan proses rekonsiliasi antara data By Name By Address dan data rekening koran KPM," tegas dia. Ia mengungkapkan, jika permasalahan tersebut telah dimuat dalam hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020. Bahkan, bukti permasalahan itu telah diserahkan kepada DPR RI saat Sidang Paripurna tanggal 22 Juni 2021. "Yang secara umum konsolidatif, tidak memengaruhi kewajaran penyajian," papar dia. BPK sendiri melakukan 2 jenis pemeriksaan atas penanganan PC-PEN, yaitu pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepatuhan. Selanjutnya, kata dia, pada semester I Tahun 2021,  BPK mengawal pelaksanaan penanganan PC-PEN  melalui  pemeriksaan atas laporan  keuangan. "Baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," jelas dia. Ia menegaskan, jika ini merupakan wujud dari komitmen BPK untuk memastikan program penanganan PC-PEN terlaksana secara transparan dan akuntabel. "Serta taat pada peraturan, ekonomis, efisien, dan efektif," tandas dia.

Topik:

Covid-19 DPR RI BPK RI

Berita Sebelumnya

Nadiem Makarim: PTM Secara Penuh Diterapkan Tahun Depan

Berita Selanjutnya

Komnas Perempuan Sesalkan Polri Jarang Koordinasi Ungkap Kasus Kekerasan Perempuan

Berita Terkait

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Istimewa)

MKD Pastikan Sidang Etik Sahroni hingga Uya Kuya Digelar Pekan Depan

8 jam yang lalu

Nasional
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar (kiri), peneliti masalah Ketenagakerjaan Universitas Parahyangan Bandung, Indrasari Tjandraningsih (tengah) dan Moderator Endang Rokhani (kanan) (Foto: Adelio Pratama)

Lokakarya YFAS 90-FGSBM: Perlindungan Buruh dan Pengawas Ketenagakerjaan jadi Sorotan

28 Oktober 2025 19:46 WIB

Nasional
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko (Dok. MI)

Singgih Januratmoko Desak Kemenag Tuntaskan Masalah Sertifikasi dan Inpassing Guru Madrasah

27 Oktober 2025 18:51 WIB

Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun (Dok. MI)

Dana Kas Daerah Rp234 T– Masbakhun: Perlu Evaluasi Menyeluruh agar Dana Tak Mengendap

26 Oktober 2025 13:55 WIB

Hukum
Ilustrasi - Temuan BPK RI - Bank Indonesia (BI) (Foto: Dok MI/Diolah)

BPK Temukan Selisih Kurang Rp 1,3 T dari Nilai SBN BI

23 Oktober 2025 12:02 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Istimewa)

MKD Gelar Sidang Etik Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio pada Pekan Depan

23 Oktober 2025 12:00 WIB