DPR Minta Pemerintah Gratiskan Vaksin Booster bagi Masyarakat Tak Mampu

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 7 Desember 2021 17:41 WIB
Monitorindonesia.com- DPR RI meminta Pemerintah menggratiskan vaksin booster Covid-19 bagi masyarakat tidak mampu. Ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris saat menanggapi pernyataan Menteri Koordinator dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster akan berjalan tahun 2022 secara gratis dan berbayar. "Wacana pemberian booster Covid-19 secara gratis hanya kepada penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sudah pernah disampaikan oleh Menteri Kesehatan beberapa waktu yang lalu dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR," kata Charles kepada wartawan, Selasa (7/12/2021). Menurutnya, sejauh ini cakupan vaksinasi di Tanah Air menunjukkan angka yang cukup baik. Oleh sebab itu, komitmen Presiden Jokowi untuk vaksinasi gratis perlu dijaga. “Kami mengapresiasi komitmen Bapak Presiden yang selama ini sudah memberikan vaksin secara gratis kepada masyarakat. Begitu juga angka cakupan vaksinasi di Indonesia yang terbilang sudah cukup baik. Tentunya keberhasilan dalam vaksinasi selama ini tidak akan bisa tercapai tanpa gotong royong dari seluruh elemen bangsa," ujar politikus PDIP itu. Vaksin booster Corona untuk masyarakat yang mampu menurut Charles bisa ditanggung secara mandiri. Sementara untuk rakyat miskin, Charles menilai vaksin booster harus gratis. “Semangat gotong royong yang sama harus tetap di kedepankan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Rakyat miskin dan tidak mampu harus tetap bisa mendapatkan vaksin booster secara gratis dari negara. Namun, bagi yang mampu tentu kita harapkan bisa membiayai sendiri sebagai bagian dari gotong royong. Sehingga subsidi dari negara bisa dipergunakan untuk kepentingan rakyat yang lebih luas," tutupnya. Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster akan berjalan pararel di semua provinsi di tanah air mulai Januari 2022. Vaksinasi dosis ketiga itu nantinya akan ada yang berbayar sebagian dan ada pula yang gratis. Kemudian, pemberian vaksin booster Covid-19 itu sesudah 50 persen dari penduduk Indonesia mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Nantinya vaksin booster Covid-19 akan diprioritaskan bagi orang lanjut usia (lansia) karena berisiko tinggi terhadap paparan virus corona. (Wawan)

Topik:

vaksinasi Komisi IX DPR Vaksin Booster

Berita Sebelumnya

Pemerintah Batal Berlakuan PPKM Level 3, Ini Penjelasan Menteri Tito

Berita Selanjutnya

Data Terbaru Korban Meninggal Dunia Semeru Jadi 34 Orang, Radius 1-5 KM Disterilkan

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum terkait kasus dugaan korupsi pengadaan makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan tahun 2016-2020. Sprindik umum dimaksud belum memuat nama-nama tersangka. Hal itu akan dicari dalam proses penyidikan berjalan.

Kapan Sprindik Korupsi PMT Terbit? Begini Jawaban KPK

6 Oktober 2025 21:44 WIB

Investigasi
Ilustasi - Kasus dugaan korupsi biskuit balita dan bumil yang kini sedang diusut KPK semakin memperlihatkan bagaimana program bantuan gizi rawan dipolitisasi dan dijadikan ajang bancakan (Foto: Dok MI/Diolah)

Bongkar Peraup Keuntungan Ilegal PMT Biskuit Balita dan Bumil

5 Oktober 2025 11:18 WIB

Investigasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Lolos di Polri dan Kejagung, Akankah Perusahaan Pemenang Tender PMT Ini Nyangkut di KPK?

2 Oktober 2025 13:21 WIB

Nasional
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Nurhadi

Komisi IX DPR Dukung MBG, Tapi Perlu Evaluasi

29 September 2025 14:56 WIB

Hukum
Mantan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem Amelia Anggraini kini di Komisi I DPR RI (atas) dan Surat permohonan logistik PMT BUMIL, PMT Anak Sekolah, MP ASI dan APD Pekerja kepada Direktur Bini Gizi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. (Foto: Kolase MI/Aan)

Didesak Periksa Politikus NasDem Amelia Anggraini soal Korupsi PMT, KPK: Kita Tunggu Prosesnya!

17 September 2025 13:57 WIB

Hukum
Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil dan Balita (Foto: Istimewa)

Ini Daftar Perusahaan yang Mengerjakan Proyek Biskuit Stunting senilai Rp 3 Triliun

8 September 2025 23:30 WIB