Sultan Sebut Pembatasan Solar Bersubsidi Berpotensi Memperparah Inflasi di Daerah

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 6 Februari 2023 12:13 WIB
Jakarta, MI - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menilai pembatasan pembelian solar subsidi atau Biosolar berpotensi akan menyebabkan peningkatan biaya logistik yang berakibat langsung pada inflasi yang signifikan di daerah. Oleh karena itu, melalui keterangan resminya pada Senin (6/2) mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu meminta Pemerintah dan PT Pertamina untuk mempertimbangkan kembali pemberlakuan kebijakan pembatasan solar subsidi tersebut. Terutama pada daerah yang merupakan sentra industri perkebunan sawit dan CPO. Kami memaklumi kebijakan pembatasan solar subsidi seiring kenaikan harga BBM dan pemangkasan anggaran subsidi energi. Anggaran subsidi energi pada 2023 tercatat lebih sedikit Rp212 triliun dari alokasi 2022, atau turun 38,4 persen", ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (6/2). Lebih lanjut, Sultan menerangkan bahwa Kuota solar bersubsidi atau biodiesel seharusnya ditingkatkan pasca bertambahnya porsi DMO CPO untuk Program B30. Karena pengguna Biosolar mayoritas adalah kendaraan transportasi umum dan kendaraan logistik. kami sarankan Kuota subsidi BBM untuk jenis Biosolar sebaiknya diberikan porsi yang lebih besar daripada jenis BBM lainnya. "Kuota Subsidi BBM harus diprioritaskan pada jenis kendaraan umum dan kendaraan angkutan logistik. Karena kendaraan pengguna Biosolar memiliki peran strategis dalam menentukan harga jual barang di daerah dengan kondisi geografis yang rumit. Tapi BPH Migas justru menetapkan kuota BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penguasan (JBKP) Pertalite sebanyak 32,56 juta kiloliter untuk tahun 2023. Sedangkan kuota BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) minyak tanah (kerosene) sebanyak 0,5 juta kiloliter dan minyak solar 17 juta kiloliter. Diketahui, PT Pertamina (Persero) memperluas pembatasan pembelian solar subsidi ke 13 kabupaten/kota mulai Senin (6/2). Pembatasan ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi MyPertamin Mengutip situs MyPertamina, 13 kabupaten/kota tersebut adalah Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Kotawaringin Barat, dan Lamandau. Kemudian, Lebong, Muko Muko, Rejang Lebong, Seluma, Sukamara, dan Bengkulu.

Topik:

Sultan B. Najamudin DPD RI Wakil Ketua DPD RI

Berita Sebelumnya

Kabar Duka, Eks Sekjen PSSI Nugraha Besoes Meninggal Dunia

Berita Selanjutnya

Presiden Jokowi Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability

Berita Terkait

Nasional
Fadel Muhammad (Foto. Rizal Siregar)

Fadel Muhammad: Tantangan Terbesar Era Prabowo Adalah Pemerataan Ekonomi Nasional

15 Oktober 2025 19:56 WIB

Nasional
Mirah Midadan Fahmi (Dok. MI)

MotoGP Mandalika 2025, Momentum NTB Perkuat Citra Pariwisata Dunia

29 September 2025 14:17 WIB

Politik
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

26 September 2025 11:43 WIB

Nasional
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma. (Dok.MI)

Dana Otsus 2026 Tetap Utuh, Filep Dorong Percepatan Penyerapan di Papua

3 September 2025 15:53 WIB

Nusantara
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hasby Yusuf (Foto: MI/Jainal Adaran)

DPD RI Desak Presiden Bebaskan Warga Haltim yang Ditahan karena Protes Tambang

24 Juni 2025 18:07 WIB

Nasional
Pelantikan Irjen Mohammad Iqbal sebagai Sekjen DPD RI (Foto: Ist)

Irjen Mohammad Iqbal Resmi Jadi Sekjen DPD RI

19 Mei 2025 15:06 WIB