Presiden Jokowi Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 6 Februari 2023 16:24 WIB
Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Media Sustainability (MS). Ini adalah produk hukum yang akan mengatur pola kerjasama dan hubungan antara media dengan platform global, demi ekosistem pers yang berkeadilan. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat menerima Anggota Dewan Pers yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/2). Presiden dalam kesempatan ini didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, sedangkan Ninik didampingi anggota Dewan Pers M Agung Dharmajaya, Sapto Anggoro, Tri Agung Kristanto, Arif Zulkifli, Totok Suryanto, dan Yadi Hendriana. Presiden sepakat dengan masukan Dewan Pers yang dalam penyusunan Perpres tentang Media Sustainability menyandarkan pada Undang Undang 40/1999 tentang pers. “Dalam hal media sustainability ini Presiden menyetujui bahwa Perpres MS mengacu pada UU Pers sesuai masukan Dewan Pers,” kata Ninik. Dalam kesempatan ini, Presiden memastikan diri akan hadir di acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Medan, Sumatera Utara, pada 9 Februari 2023. “Saya akan hadir di HPN Medan,” kata Presiden. Dalam kesempatan itu, Presiden mendapat laporan dari anggota Dewan Pers berkaitan dengan penggantian pengurus pasca wafatnya Prof Azyumardi Azra, serta laporan mengenai indeks kebebasan pers dan perkembangan media sustainability. Mengenai kebebasan pers, menurut Presiden itu sudah selesai. “Kalau soal kebebasan pers, saya kira sudah kurang bebas apa. Justru yang penting sekarang adalah media harus bertanggungjawab. Di situ yang penting,” tegas Jokowi. Presiden juga menaruh perhatian besar pada platform global dalam konteks menjaga keberimbangan dan keadilan yang mesti diantisipasi. “Perkembangan teknologi artifisial inteligent (AI) harus terus diperhatikan oleh pers,” kata Jokowi mengingatkan.

Topik:

Jokowi

Berita Sebelumnya

Sultan Sebut Pembatasan Solar Bersubsidi Berpotensi Memperparah Inflasi di Daerah

Berita Selanjutnya

Kemenkes Temukan Dua Kasus Baru GGAPA, Apa Kabar Penny Lukito?

Berita Terkait

Nasional
Mantan Juru Bicara mantan Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie M. Massardi (Foto: Istimewa)

Mantan Jubir Gus Dur Sebut IKN dan Kereta Cepat Proyek Cari Untung Via Mark Up Gila-gilaan

6 jam yang lalu

Hukum
Jokowi dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Foto: Istimewa)

Perencanaan Proyek Whoosh Tak Presisi: Pintu Masuk Bidik Unsur Korupsi

30 Oktober 2025 16:29 WIB

Hukum
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Abdul Fickar Hadjar (Foto: Dok MI/Pribadi)

Pakar soal Korupsi Whoosh: KPK Bisa Periksa Bekas Presiden-Pejabat Negara, Kecuali "Iblis"

29 Oktober 2025 11:21 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Periksa Direktur PT Peraga Lambang Sejahtera Haji Mamad soal Korupsi DJKA, Diduga Talangi Dana Kampanye Jokowi Pilpres 2019

28 Oktober 2025 22:27 WIB

Nasional
Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (Foto: Istimewa)

Terkuak! Megawati Sempat Ingatkan Jokowi Tak Paksakan Proyek Kereta Cepat, Tapi...

28 Oktober 2025 22:00 WIB

Ekonomi
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Istimewa)

Jokowi Akhirnya Buka Suara soal Whoosh

27 Oktober 2025 16:24 WIB