Konsekuensi Indonesia Jika Tak Terima Israel di Piala Dunia U-20

Albani Wijaya

Diperbarui 25 Maret 2023 02:47 WIB

Konsekuensi Indonesia Jika Tak Terima Israel di Piala Dunia U-20

Jakarta, MI - Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana mengungkapkan pemerintah Indonesia tidak akan menjadi tuan rumah jika dengan mensyaratkan tim nasional (Timnas) sepak bola Israel tidak mengikuti Piala Dunia U-20 mendatang. Pasalnya, kata dia, Pemerintah Indonesia telah memenangkan lelang penyelenggaraan Piala Dunia U-20 oleh FIFA pada tahun 2019. Dalam perhelatan yang dilangsungkan pada bulan Mei dan Juni 2023 mendatang Timnas U-20 itu Israel telah dinyatakan lolos kualifikasi dan akan berlaga. "Tentu ini akan ada konsekuensinya bagi Indonesia. Konsekuensi bagi Indonesia jika tetap tidak menerima kehadiran Tim Israel adalah akan masuk dalam daftar hitam event-event olah raga dunia, seperti Olimpiade mengingat keberadaan Israel sebagai peserta diakui," kata Hikmahanto Juwana, Sabtu (25/3). Bila Indonesia tidak bisa menerima Timnas Israel yang telah lolos kualifikasi untuk berlaga di Indonesia, Juwana menyarankan, sebaiknya pemerintah segera berkomunikasi dengan FIFA untuk mencari negara lain untuk menjadi tuan rumah. Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani itu menambahkan, tekad Indonesia untuk memperjuangkan tanah rakyat Palestina yang saat ini diduduki oleh Israel tidak seharusnya dihubungkan dan menyurutkan tekad tersebut dengan hadirnya Timnas U-20 Israel yang telah lolos kualifikasi. Setidaknya, kata Hikmahanto, ada empat alasan hal tersebut. Pertama, kata dia, Indonesia tidak bisa melakukan intervensi event yang diselenggarakan event organizer seperti FIFA. “Pemerintah Indonesia tidak memiliki kendali tim mana yang boleh dan tidak boleh berlaga di Indonesia. Sekali menyediakan diri sebagai tuan rumah maka Indonesia harus menerima siapapun negara yang dinyatakan lolos kualifikasi,” ungkapnya. Kedua, lanjut dia, tidak memiliki hubungan diplomatik tidak berarti hubungan dagang, sosial, budaya dan olah raga tidak bisa dilakukan antara Indonesia dan Israel. "Indonesia dengan Taiwan, tidak memiliki hubungan diplomatik namun investasi Taiwan di Indonesia termasuk yang terbesar. Bahkan banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan," bebernya. Ketiga, tidak memiliki hubungan diplomatik tidak berarti warga dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik tidak dapat saling berkunjung. "Warga Indonesia misalnya kerap berkunjung ke Israel untuk dapat berziarah di Masjidil Aqsa. Demikian juga warga Israel berkunjung ke Indonesia untuk menjalin bisnis dengan mitra Indonesianya," jelasnya. Visa untuk berkunjung biasanya didapat dari masing-masing kedubes negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik di negara ketiga. Seperti warga Indonesia mendapatkan visa berkunjung ke Israel dari Kedubes Israel di Mesir atau Yordania. Sementara warga Israel mendapatkan visa dari Kedubes Indonesia di Singapura. Keempat, kata Hikmahanto, dalam memperjuangkan nasib rakyat Palestina, pihak yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah pemerintah zionis Israel berikut kebijakannya untuk menduduki tanah Palestina. “Pemerintah Indonesia sama sekali tidak sedang berhadapan dengan warga atau rakyat Israel yang didalamnya tidak hanya beragama Yahudi, tetapi juga muslim dan kristiani,” katanya. Selain itu, Hikmahanto juga mengakui bahwa ada perbedaan besar saat Timnas Indonesia mengundurkan diri melawan Timnas Israel di era Bung Karno dengan saat ini. Paling tidak, kata Hikmahanto, ada tiga perbedaan. Pertama, pada tahun 1957 dalam penyisihan timnas yang dapat mengikuti Piala Dunia 1958, Indonesia bukan tuan rumah melainkan salah satu timnas yang berhasil masuk dalam babak play off. Sebagai salah satu timnas saat itu bisa saja Indonesia mengundurkan diri tanpa mempengaruhi keseluruhan perhelatan. “Namun bila saat ini Indonesia menolak timnas Israel dan mengundurkan diri sebagai tuan rumah maka jelas akan menganggu event reguler yang dilakukan oleh FIFA,” imbuhnya. Kedua, di tahun 1957 pemerintah memiliki terhadap timnas, apakah perlu diturunkan untuk berhadapan dengan timnas Israel atau tidak. Untuk Piala Dunia U-20 saat ini, menurut Hikmahanto, pemerintah sama sekali tidak memiliki kendali. Hal ini karena pemerintah bukan event organizer dari Piala Dunia U-20 sehingga tidak dapat menentukan siapa timnas yang dapat berlaga. Terakhir, meski pada masa lalu dan masa sekarang dapat diantisipasi kehadiran timnas Israel namun dalam kapasitas sebagai tuan rumah seperti sekarang ini maka pemerintah seharusnya sejak awal tidak perlu mengikuti lelang menjadi tuan rumah dalam event apapun yang pesertanya terdapat perwakilan Israel. “Ini berbeda bila timnas Indonesia dan Israel hanya sebegai peserta dalam perhelatan event internasional,” tutupnya. #Israel di Piala Dunia U-20

Topik:

FIFA Israel Piala Dunia U-20

Konsekuensi Indonesia Jika Tak Terima Israel di Piala Dunia U-20

Berita Sebelumnya

Kenapa Covid-19 Tiba-tiba Muncul Lagi, Apakah Hilang Ingatan?

Berita Selanjutnya

Hore! Prakerja Gelombang 50 Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Berita Terkait

AS Bakal Kirim 200 Pasukan ke Timur Tengah, Kawal Transisi Perdamaian di Gaza

Israel Setujui Kesepakatan Gencatan Senjata dengan Gaza

Perdamaian Palestina-Israel Disepakati, DPR RI: Bersyukur tapi Waspada Perdamaian Semu

DPR Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025 Jakarta

Dua Tahun Genosida Israel di Gaza, Sukamta Desak Dunia Internasional Bertindak Nyata untuk Kemerdekaan Palestina

Hamas Setuju Gencatan Senjata, Israel Akhiri Operasi Perebutan Gaza

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K