Respons Jokowi Soal Kasus Korupsi Proyek Jalur Kereta Api

Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi pun menyadari, bahwa dari banyaknya proyek yang dibangun, pasti ada beberapa proyek yang menjadi masalah. "Ya tidak mungkin semua proyek yang ribuan banyaknya itu tidak ada masalah. Pasti satu dua ada masalah, biasa kan proyek yang besar," kata Jokowi di Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (13/4). Jokowi mengatakan pihaknya selalu melakukan pengawasan di lapangan. Namun, masih saja ada pelanggaran yang terjadi. "Kenapa itu terus kita kontrol di lapangan, dikontrol di lapangan saja masih ada masalah, apalagi tidak? Kita ini hampir tiap hari loh ke lapangan ngecek, ke lapangan ngecek. Itu pun masih ada masalah, apalagi tidak?," kata Jokowi. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di empat lokasi berbeda, yakni Semarang, Jakarta, Jawa Barat, dan Surabaya. Adapun OTT itu terkait dugaan korupsi proyek jalur kereta api. “Dugaan korupsinya terkait pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan perlintasan kereta api lainnya di DJKA Kemenhub,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (12/4). Sementara itu, KPK telah menetapkan 10 sebagai tersangka. Enam orang sebagai tersangka penerima suap, yakni Harno Trimadi (Direktur Prasarana Perkeretaapian), Bernard Hasibuan (PPK BTP Jabagteng), Putu Sumarjaya, (Kepala BTP Jabagteng), Achmad Affandi (PPK BPKA Sulsel), Fadliansyah (PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian), dan Syntho Pirjani Hutabarat (PPK BTP Jabagbar). Sedangkan empat lainnya sebagai tersangka pemberi suap, mereka adalah Dion Renato Sugiarto (Direktur PT IPA/Istana Putra Agung), Muchamad Hikmat (Direktur PT DF/Dwifarita Fajarkharisma), Yoseph Ibrahim (Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023), dan Parjono (VP PT KA Manajemen Properti).