Jokowi: Kalau Sudah Masuk Endemi, Kena Covid-19 Bayar

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 19 Juni 2023 07:59 WIB
Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa apabila status telah berubah dari pandemi menjadi endemi, maka biaya penanganan pasien Covid-19 tidak lagi ditanggung pemerintah. "Ini hati-hati kalau sudah masuk endemi kalau kena Covid-19 bayar. Saat ini masih ditanggung pemerintah, begitu masuk endemi, jangan tepuk tangan dulu, sakit Covid-19 bayar. Konsekuensinya itu," kata Jokowi di peringatan satu dekade Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Minggu (18/6). Jokowi menyebut dalam satu hingga dua pekan ke depan pemerintah akan menyatakan status endemi untuk Covid-19. Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga sempat mengungkapkan bahwa penanganan Covid-19 menjadi pekerjaan terberat yang dia hadapi selama masa pemerintahannya. Sebelumnya, Jokowi menyatakan telah memutuskan Indonesia segera memasuki status endemi Covid-19 atas pertimbangan jumlah kasus harian dan kasus aktif Covid-19 yang melandai serta luasnya cakupan vaksinasi Covid-19. "Sudah kami putuskan untuk masuk ke endemi, tetapi kapan diumumkan, (ini) baru dimatangkan, dalam seminggu, dua minggu," kata Jokowi usai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6). Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah sepakat dengan keputusan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang telah mencabut status darurat Covid-19 pada 5 Mei 2023. Oleh karena itu, Muhadjir menyebut Pemerintah segera merampungkan transisi pandemi ke endemi Covid-19 di Indonesia. Dengan berakhirnya masa transisi dari pandemi ke endemi tersebut, Muhadjir mengatakan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 akan dibubarkan. Vaksin Covid-19 juga akan diberikan Pemerintah dalam skema pelayanan normal dan termasuk dalam penyakit menular biasa. Ia juga menyebut vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat akan ditanggung oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terutama kepada masyarakat tidak mampu Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Topik:

Jokowi Covid-19 pandemi endemi

Berita Sebelumnya

Kalau Sudah Masuk Endemi, Pemerintah Tak Tanggung Biaya Perawatan Pasien Covid Lagi

Berita Selanjutnya

Satelit Satria 1 Diluncurkan

Berita Terkait

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" - Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

2 Oktober 2025 15:53 WIB

Anti Hoaks
Viral di media sosial (medsos) berupa tangkapan layar judul artikel di salah satu media online yang menyebutkan bahwa mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).  (Foto: Kolase MI/Aan)

Budi Gunawan Minta Jaksa Agung Jemput Paksa Jokowi: HOAKS!

15 September 2025 19:14 WIB

Nasional
Presideb ke-7 RI, Joko Widodo (Foto: Ist)

Jokowi Akan Segera Bertemu Budi Arie Usai Terkena Reshuffle

13 September 2025 17:27 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo saat melantik enam baru menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Jokowi Juara 1 Cetak Menteri Terbanyak Terjerat Korupsi: SBY dan Megawati Kalah Jauh!

5 September 2025 16:01 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo (kanan) ditemani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim (Kiri) saat tiba di gelaran Festival Film Indonesia di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/11/2021).

Korupsi Chromebook: Kejagung Perlu Periksa Jokowi

5 September 2025 14:51 WIB

Hukum
Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum dari Direktur Utama PT Angels Products, Tony Wijaya. Foto: Dok MI/Istimewa

Hotman Paris: Seharusnya Jokowi Tersangka Korupsi Impor Gula!

28 Agustus 2025 01:30 WIB