SETARA Institute: Pernyataan Presiden soal Papua Timbulkan Preseden Normalisasi Konflik Berkepanjangan

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 10 Juli 2023 17:06 WIB
Jakarta, MI - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Papua. "Pernyataan Presiden Joko Widodo (7/7/2023) yang mengajak berbagai pihak untuk melihat Papua tidak selalu dari sisi negatif melainkan dari sisi positif, serta menganggap persoalan di Papua merupakan hal yang dibesar-besarkan, mengonfirmasi perspektif kepemimpinan dirinya yang tidak memahami konflik dan ketidakadilan di Papua yang sudah berkepanjangan," kata Hendardi dalam keterangan tertulis, Senin (10/7). Hendardi menilai berbagai gejolak yang muncul di Papua dianggap bukan sebagai suatu masalah oleh seorang presiden. "Dengan perspektif yang seperti ini, wajar jika hampir dua periode kepemimpinannya, persoalan penanganan Papua jalan di tempat," ujarnya. Menurutnya, respons demikian bukan hanya kontradiktif dengan realitas yang memperlihatkan konflik di Papua, tapi juga sekaligus bentuk normalisasi konflik berkepanjangan. "Dominasi pendekatan keamanan, yang bahkan menimbulkan korban jiwa baik dari masyarakat, anggota TNI dan Polri, berkembangnya spiral kekerasan, pelanggaran HAM, rasisme dan stigmatisasi, adalah fakta bahwa Papua tidak sedang baik-baik saja," katanya. Hendardi mengatakan pernyataan Presiden tersebut mempertegas kritik publik terhadap Jokowi dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang tidak mampu (unable) dan/atau tidak mau (unwilling) menyelesaikan persoalan Papua secara holistik, termasuk dengan menyelenggarakan dialog Jakarta-Papua dan mengutamakan paradigma human security yang memusatkan perhatian utama pada perlindungan manusia. "Jika isu Papua adalah separatisme, sebagaimana digelorakan oleh pemerintah, maka semestinya Menteri Pertahanan RI mengambil peran terdepan. Jika isu pelanggaran HAM, maka penguatan peran Komnas HAM di Papua dan optimalisasi mekanisme HAM bagi Papua segera dijalankan," kata Hendardi. "Sementara isu ketidakadilan pembangunan dijawab dengan akselerasi pembangunan yang berkualitas termasuk oleh aktor-aktor yang memahami Papua, tidak sebagaimana yang tergambar dalam Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang dipimpin Wakil Presiden Maruf Amin," lanjutnya. Lebih lanjut, Hendardi mengatakan, persoalan Papua bukan melulu persoalan ketidakadilan ekonomi dan pembangunan, tetapi soal martabat orang Papua, soal ketidakdilan politik dan kemanusiaan. "Papua semestinya dipandang sebagai persoalan serius yang menuntut perhatian pemerintah secara serius, sungguh-sungguh dan berkelanjutan," pungkasnya.

Topik:

Jokowi Papua setara institute

Berita Sebelumnya

Prabowo Dipanggil Jokowi Lagi ke Istana

Berita Selanjutnya

CMB Selesai, Anas Urbaningrum Kini Bebas Murni

Berita Terkait

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" - Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

2 Oktober 2025 15:53 WIB

Anti Hoaks
Viral di media sosial (medsos) berupa tangkapan layar judul artikel di salah satu media online yang menyebutkan bahwa mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).  (Foto: Kolase MI/Aan)

Budi Gunawan Minta Jaksa Agung Jemput Paksa Jokowi: HOAKS!

15 September 2025 19:14 WIB

Nasional
Presideb ke-7 RI, Joko Widodo (Foto: Ist)

Jokowi Akan Segera Bertemu Budi Arie Usai Terkena Reshuffle

13 September 2025 17:27 WIB

Hukum
Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi [Foto: Repro]

Kasus Demo Anarkis hingga Penjarahan, SETARA Institute Desak Pemerintah Bentuk TGPF

7 September 2025 15:56 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo saat melantik enam baru menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Jokowi Juara 1 Cetak Menteri Terbanyak Terjerat Korupsi: SBY dan Megawati Kalah Jauh!

5 September 2025 16:01 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo (kanan) ditemani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim (Kiri) saat tiba di gelaran Festival Film Indonesia di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/11/2021).

Korupsi Chromebook: Kejagung Perlu Periksa Jokowi

5 September 2025 14:51 WIB