Hari Kedua Berkantor di Papua, Wapres Ma'ruf Amin akan Bertemu Aktivis HAM

Jakarta, MI - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menggelar pertemuan bersama sejumlah aktivis hak azasi manusia (HAM), pada hari kedua dirinya berkantor di Papua, Selasa (10/10). Adapun Wapres akan bertemu para aktivis itu di Kantor Gubernur Papua di Jalan Soa Siu Dok 2, Jayapura. Sekretariat Wakil Presiden di Jayapura, Papua, menginformasikan pertemuan diagendakan pada pukul 11.00 WIT. Wapres akan didampingi Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun. Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi sekaligus Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, belum mengungkapkan perwakilan aktivis HAM yang akan hadir. Masduki mengatakan, Wapres akan berperan sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Ekonomi Khusus Papua (BP3OKP) dalam pertemuan itu, yang bertanggung jawab dalam percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. Selain itu, Wapres juga akan menggali informasi aktual dari kalangan aktivis HAM, termasuk aspirasi yang datang dari kelompok kriminal bersenjata (KKB). "Saya kira yang selama ini, badan itu (BP3OKP) sudah melakukan penyerapan terhadap aspirasi itu. Begitu juga teman-teman aktivis HAM akan membawa aspirasi dari KKB," kata Masduki. Masduki mengatakan, Wapres akan menyerap seluruh aspirasi yang muncul dari pertemuan tersebut sebab Papua memperoleh prioritas dalam ikhtiar pemerintah menyejahterakan masyarakat setempat. Dikatakan Masduki, seluruh aspirasi yang datang dari masyarakat Papua, berpeluang untuk direalisasikan selama ditopang oleh kemampuan finansial negara dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Buat Wapres, yang penting NKRI, tidak yang lain. Sebenarnya sebatas itu, buat Wapres oke, selama ini begitu prinsip dasarnya," ujarnya. Pada hari kedua berkantor di Papua, Wapres juga akan mengadakan pertemuan bersama para pimpinan asosiasi pengusaha asli Papua. Agenda hari kedua ditutup dengan Rapat Koordinasi Badan Pengusahaan dan Pengembangan (BPP) terkait informasi terkini kesiapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sentra sarana prasarana pemerintah provinsi empat daerah otonom baru (DOB) di Papua.