Disorot Isu Permainan Izin Tambang, Kekayaan Menteri Bahlil Lahadalia Capai Rp 302 Miliar

Jakarta, MI - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sedang jadi sorotan, gegara isu permainan izin tambang. Pasalnya, Kepala Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi ini, disebut-sebut melakukan penyalahgunaan wewenang dalam mencabut dan mereaktivasi izin usaha pertambangan (IUP), serta hak guna usaha (HGU) lahan sawit di beberapa daerah dengan permintaan uang senilai miliaran rupiah.

Dugaan penyimpangan-penyimpangan itu telah membetok perhatian Komisi VII DPR RI. Bahkan Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyatakan, pihaknya akan segera memanggil Bahlil Lahadalia.

“Kami sudah dengar berbagai dugaan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ada yang meminta kalau mau menghidupkan kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit harus bayar sekian, dan ada yang minta saham katanya. Ya Kami akan segera panggil Pak Bahlil," kata Suparwoto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).

Lantas, berapa harta kekayaan Bahlil?

Dilansir dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) KPK milik Bahlil Lahadalia pada Rabu (6/3), total harta kekayaannya mencapai Rp 302 miliar atau lebih tepatnya Rp 302.467.616.354.

Kekayaan itu, ia laporkan pada 31 Maret 2023. Dalam laporan tersebut, Bahlil memiliki tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai Rp 284.099.500.000.

Ia memiliki 18 aset tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Jayapura, Gianyar, Sragen, dan Jakarta Selatan.

Selain itu, ia juga memiliki alat transportasi dan mesin berupa 2 unit mobil, dengan total senilai Rp 115.600.000.

Bahlil tercatat tidak memiliki harta bergerak lainnya. Surat berharga Senilai Rp 2.012.500.000. Sementara aset berupa kas dan setara kas Rp 16.240.016.354

Dalam LHKPN, ia tercatat tidak memiliki hutang sama sekali.

Dengan rincian tersebut, maka seluruh harta kekayaan Bahlil Lahadalia yang tercatat memiliki total kekayaan senilai Rp 302.467.616.354 (Rp 302 miliar).