Ketua MRP Minta Jokowi Bangun Istana Negara di Jayapura

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 12 Juni 2024 15:50 WIB
Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua, Nerlince Wamuar saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/6/2024). [Foto: ANTARA]
Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua, Nerlince Wamuar saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/6/2024). [Foto: ANTARA]

Jakarta, MI - Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Nerlince Wamuar, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun Istana Negara di Papua, Kota Jayapura.

Hal itu disampaikan Nerlince, saat Jokowi menerima kedatangan Ketua MRP Provinsi Papua, Ketua MRP Papua Tengah dan Koordinator MRP se-Papua di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/6/2024).

"Yang saya sampaikan hari ini adalah tentang rencana pembangunan Istana Negara di Papua yang telah kami sampaikan pada tanggal 12 September 2019, dalam tim 61. Hari ini kami juga menyampaikan itu kepada Bapak Presiden," kata Nerlince saat di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/6/2024).

Menurut Nerlince, adanya Istana Negara di Papua, tepatnya di Kota Jayapura akan memperpendek rentang kendali, antara pemerintah pusat dan daerah.

Sebagai contoh, para ketua MRP harus terbang ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden pada Rabu ini.

"Hari ini kami orang Papua, Ketua-ketua MRP datang ke Jakarta, tapi kalau ada kantor Istana Presiden di Papua, di Jayapura, kami tidak perlu datang ke sini," ujarnya.

MRP pun masih menunggu keputusan Jokowi, soal rencana Istana Negara di Papua tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, MRP juga mengungkapkan harapan agar dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, yang dijadwalkan pada November mendatang, terpilih pemimpin-pemimpin daerah yang merupakan orang asli Papua.

"Karena pemerintah pusat dengan niat baik sudah memberikan kami otonomi khusus, sehingga otonomi khusus ini penyaluran anggarannya melalui kabupaten/kota secara langsung, tidak seperti otonomi khusus yang sebelumnya melalui provinsi," ujar Ketua MRP Papua Tengah dan Koordinator MRP se-Papua Agustinus Anggaibak. 

"Tetapi sekarang langsung melalui kabupaten/kota sehingga kami minta kepada Bapak Presiden agar bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur adalah orang asli Papua," tambahnya.

Mengenai pelaksanaan pilkada serentak, Agustinus memastikan bahwa wilayah Papua, aman dan kondusif.

"Sebagai lembaga kultur, kami merasa Papua itu aman. Tidak ada masalah," tandasnya.