Respons Jokowi KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Presiden

Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan mengusut, dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden. 

Menurut Jokowi, pengusutan dugaan korupsi bansos presiden yang terjadi pada 2020 itu, merupakan tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi sebelumnya.

Jokowi pun mempersilakan KPK, untuk memproses dugaan korupsi tersebut sesuai dengan kewenangannya.

"Ya, itu saya kira tindak lanjut dari peristiwa yang lalu ya, silakan diproses hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh aparat hukum," kata Jokowi di RSUD Tamiyang Layang, Barito Timur, Kalimantan Tengah, Kamis (27/6/2024).

Sebelumnya, KPK menyebut kasus pengadaan bansos presiden terkait penanganan Covid-19, mulanya terbongkar karena operasi tangkap tangan (OTT) mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara. Pengadaan tersebut kini dalam penyidikan KPK.

“Jadi waktu OTT Juliari itu banyak alat bukti yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Pihaknya, kata dia, terus melakukan pendalaman dari berbagai temuan yang diperoleh. Ujungnya, lembaga antikorupsi mulai mengusut pengadaan bansos presiden tersebut.

Terdapat keterkaitan antara kasus ini, dengan kasus penyaluran untuk keluarga penerima manfaat (KPM), pada program keluarga harapan (PKH) 2020-2021 di Kemensos. Bansos PKH terkait penyaluran, sedangkan bansos presiden terkait pengadaan.

“Terakhir itu kan yang distribusi, sekarang yang pengadaannya,” ujar Tessa.

KPK juga mengendus dugaan kerugian keuangan negara, dalam pengadaan bansos presiden sekitar Rp 125 miliar.

Hanya saja, nominal tersebut belum final mengingat penghitungan kerugian masih dihitung. Modus yang terjadi disebut terkait dugaan pengurangan kualitas bansos presiden. 

“(Dikurangi) kualitasnya,” tandasnya.