Pertamina Ajak 33 Pemred Media Nasional ke Bali, Pengamat: Ingin 'Menjinakkan' Agar Tak Lagi Kritis dan Tak Percaya Wartawan Lokal?

Jakarta, MI - Apakah memang PT Pertamina hanya ingin menjaga hubungan baik dengan pemimpin redaksi media nasional sehingga membawa para Pemimpin Redaksi (Pemred) Media Nasional ke Bali?, tanya pengamat kebijakan publik, Fernando Emas.

"Jangan-jangan Pertamina ingin "menjinakkan" media agar tidak lagi kritis dan melakukan kontrol terhadap kinerjanya," kata Fernando kepada Monitorindonesia.com, Kamis (27/6/2024).

Apalagi, tambah dia, baru-baru ini mantan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan baru saja divonis 9 tahun atas kasus dugaan korupsi LNG.

"Sebaiknya Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati memberikan kinerja yang baik sehingga media juga akan tetap memberitakan yang baik," jelas bos Rumah Politik Indonesia (RPI) itu.

"Kalau alasan ingin mempromosikan desa berbasis energi terbarukan yang didukung oleh Pertamina dalam program Desa Energi Berdikari, saya kira cukup melibatkan wartawan lokal," timpalnya.

Lantas dia mempertanyakan, apakah memang Nicke tidak percaya dengan wartawan lokal sehingga harus melibatkan para Pemred?

Dia pun curiga ada sesuatu di balik upaya pertamina memboyong Pemred Media Nasional ke Bali.

"Seharusnya para Pemred menolaknya untuk menjaga netralitas media sebagai salah satu pengawas dan pengontrol sosial," tandasnya.

Diberitakan, bahwa PT Pertamina (Persero) mengajak 33 pemimpin redaksi (pemred) media massa untuk berkunjung ke Desa Keliki, Kabupaten Gianyar, Bali, Jumat (21/6/2024).

Selain itu, Pertamina juga mengajak para pemimpin redaksi media untuk mengunjungi Desa Keliki, yakni desa berbasis energi terbarukan yang didukung oleh Pertamina. 

Desa ini juga menjadi desa percontohan untuk program Desa Energi Berdikari, yang merupakan program CSR unggulan Pertamina.

Di lokasi ini para pemimpin redaksi media mendapat paparan mengenai kegiatan pengolahan sampah dan subak (sistem pengairan sawah khas Bali) yang dikelola oleh masyarakat setempat. 

Mereka juga diajak berkeliling untuk melihat deretan UMKM unggulan binaan Pertamina, yang merupakan bentuk kepedulian dan kontribusi Pertamina dalam menggerakan roda ekonomi bagi masyarakat.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyatakan bahwa kegiatan ini rutin dilakukan.

"Program dengan Pemred bukan sekali ini saja, rutin diadakan dan sudah dianggarkan sesuai aturan berlaku," kata Fadjar kepada Monitorindonesia.com, Kamis (27/6/2024).

Saat disinggung berapa anggaran itu, dia tidak membeberkannya.

Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mencurigai ada upaya pendekatan untuk tidak memberitakan hal negatif terhadap perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu. 

"Yang terjadi mungkin upaya pendekatan untuk tidak memberitakan putusan hakim yang mencemarkan nama baik perusahaan Pertamina, sehingga direksinya membawa para Pemred ke Bali," ujar Abdul Fickar Hadjar saat berbincang dengan Monitorindonesia.com, Kamis (27/6/2024).

"Cuma, yang menjadi persoalan mungkin apakah memang ada anggaran yang sudah dianggarkan untuk mentraktir makan para Pimred di Bali?," kata dia menambahkan.

Jika tidak ada maka Direksi Pertamina ini sudah menggunakan anggaran semaunya dan bukan untuk urusan perusahaan BUMN. 

"Ini bisa diduga jadi sebagai korupsi juga," katanya.

Pun dia mempertanyakan, mengapa harus ke Bali dan ada apa memilih tempat itu? Mengapa harus ke Bali, kalau cuma traktir makan biasa kan cukup di Jakarta. 

"Ini juga indikasi bahwa para pimpinan BUMN ini menggunakan anggaran semaunya," katanya.

"Mentang-mentang pemegang sahamnya negara, bukan perorangan, sehingga tidak ada risiko dimarahi pemegang saham. Saya kira ini kecenderungan hampir di Senua BUMN, ini harus ditertibkan, ini korupsi juga," imbuhnya.