Respons Purbaya usai Dituding Salah soal Data Dana Mengendap Pemda Rp234 Triliun

Jakarta, MI - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik sejumlah kepala daerah yang mempertanyakan keakuratan data terkait dana mengendap pemerintah daerah (Pemda) sebesar Rp234 triliun. Para kepala daerah sebelumnya menilai angka tersebut tak mencerminkan kondisi riil di daerah.

Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan tetap berpegang pada data resmi yang telah diverifikasi berkali-kali. 

"Ketika saya atau Kemenkeu bicara tentang dana di daerah, banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kemenkeu dengan data yang tidak akurat. Tapi kita selalu berpegang pada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali," ujar Purbaya dalam Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79, dikutip dari YouTube Kemenkeu, Sabtu (1/11/2025).

Purbaya menginstruksikan seluruh jajaran Kemenkeu, khususnya Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani, untuk menerapkan prosedur pemeriksaan berulang (double check) demi memastikan anggaran negara digunakan secara efektif.

"Saya minta teman-teman semua juga ke depan melakukan hal yang sama, check, double check, check, double check, pastikan uang dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran dan pastikan setiap rupiah yang kita berikan atau alokasikan untuk anggaran digunakan secara semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat," jelas Purbaya.

Ia menyoroti masih adanya sejumlah daerah yang belum optimal dalam mengelola anggaran. Karena itu, Purbaya menekankan perlunya sinergi lebih kuat antara Kemenkeu dan para pemangku kepentingan agar setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

Terkait hal tersebut, Purbaya menegaskan bahwa Kemenkeu akan mengambil langkah lebih proaktif, termasuk memberikan bimbingan.

"Kalau kita beberapa minggu terakhir kan kelihatan ada daerah-daerah yang belum bisa mengelola anggarannya dengan baik, untuk itu ke depan Kemenkeu harus lebih proaktif, mungkin kita akan mengajarkan mereka bagaimana mengelola anggaran dan membelanjakan anggarannya dengan baik. Jadi nanti Pak Askolani dan teman-teman ada tugas tambahan lagi kelihatannya," katanya.

Sejak resmi menjabat pada 8 September 2025, Purbaya diketahui aktif melakukan kunjungan ke sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). 

Ia menegaskan bahwa tujuan kunjungan-kunjungan tersebut adalah untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran, bukan untuk mencampuri urusan kebijakan masing-masing instansi.

"Ketika saya datang (ke) kementerian-kementerian, untuk menanyakan penyerapan APBN mereka, bukan untuk mengganggu kebijakan masing-masing kementerian, tapi untuk memastikan bahwa uang yang kita alokasikan dipakai semaksimal mungkin dan berdampak semaksimal mungkin juga untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tutur Purbaya.

Sebelumnya, pemerintah telah menyampaikan rencana untuk menarik kembali anggaran kementerian/lembaga yang realisasinya masih rendah, untuk kemudian dialihkan ke program yang dinilai lebih membutuhkan.