Soal Utang Whoosh, Purbaya Serahkan ke Presiden Prabowo

Jakarta, MI - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan sikapnya terkait wacana penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Ia menolak tegas jika anggaran negara dijadikan penyangga pembiayaan proyek tersebut.

Meski demikian, ia mengakui keputusan akhir mengenai skema penyelesaian utang KCJB berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau saya mending ngga bayar. Tetapi itu kan kebijakan pemimpin di atas ya, tapi ini belum diputuskan," kata Purbaya dalam taklimat media di kantornya Jakarta, dikutip Minggu (16/11/2025).

Ia juga mengakui opsi pembayaran utang lewat APBN, yang juga sebelumnya telah diusulkan oleh BPI Danantara kini masih dalam pembahasan lebih lanjut.

Namun, dukungan APBN tersebut hanya akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur seperti rel, bukan pada komponen yang meliputi fasilitas lokomotif, termasuk stasiunnya.

"Kita akan cenderung membayar jalannya atau infrastrukturnya. Kalau rolling stock bukan kita yang itu, mereka [Danantara] yang akan nanggung," ujarnya.

Purbaya menambahkan, pemerintah juga telah membentuk tim negosiasi untuk membahas skema restrukturisasi utang Whoosh. Tim itu dijadwalkan kembali bertolak ke China untuk melanjutkan pembicaraan.

"Nanti, mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi untuk diskusi seperti apa nanti pembayarannya. Kalau itu [jadi], mungkin] saya diajak biar tahu diskusinya seperti apa," ucap Purbaya di Universitas Airlangga, Surabaya, baru-baru ini.

Dalam kesempatan berbeda, CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah memfinalisasi skema keterlibatan APBN dalam pembiayaan proyek tersebut.

Menurutnya, pemerintah akan terlibat dalam membantu pembiayaan utang melalui skema public service obligation (PSO), dengan alasan keterlibatan APBN telah diatur lewat skema PSO untuk sektor layanan publik, seperti transportasi umum.

"Sedang kita matangkan, pemerintah pasti hadir, kan itu ada undang-undangnya juga untuk prasarana dan juga untuk mass transportasi itu adalah tanggung jawab pemerintah,” tutur Rosan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Namun, Rosan menegaskan bahwa konsorsium pengelola Whoosh tetap akan menanggung seluruh biaya operasional. Ia juga memilih tidak memberikan penjelasan lebih detail terkait skema pembayaran utang Whoosh setelah pemerintah membuka kemungkinan penggunaan APBN.

Sebagai catatan, proyek Whoosh dikerjakan oleh konsorsium sejumlah BUMN, seperti PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR). Total nilai investasi proyek ini mencapai US$7,2 miliar, termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun sekitar US$1,2 miliar. 

Pembiayaan proyek ini menggunakan skema 75% pinjaman dari China Development Bank (CDB) dan 25% penyertaan modal pemegang saham, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60% serta Beijing Yawan HSR Co. Ltd. sebesar 40%.