Menteri Swedia dan Polandia Mundur Pasca Data Negara Bocor, Di Indonesia Malah Bersyukur!

Jakarta, MI - Serangan ransomware jenis branchiper terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) kini jadi bahasan yang menghebohkan publik.
Parahnya lagi, pelaku pembobolan meminta tebusan fantastis sebesar USD8 juta atau setara Rp131,3 miliar untuk memulihkan data yang dienkripsi.

Masyarakat pun menyoroti sistem keamanan yang digunakan pemerintah hanya sebatas windows defender hingga PDN menjadi korban peretasan.

Warganet pun ikut menyoroti peristiwa heboh itu. Bahkan, mereka membandingkan dengan menteri di negara lain. Swedia dan Polandia, misalnya.
Menganggap dirinya gagal menjalankan tugasnya, Menteri Dalam Negeri dan Infrastruktur Swedia yakni Anders Ygeman serta Johansson mengundurkan diri dari jabatannya.

Keduanya mundur pada 2017 setelah data negara bocor lewat badan transportasi Swedia. Sama halnya yang terjadi di Indonesia saat ini desakkan mundur Budi Arie Setiadi makin nyaring. Tetapi warganet juga menyayangkan jika pemerintah hanya minta maaf saja.

"Kalau di sini kebocoran data ya minta maaf," kata akun TikTok @sudahlah, dikutip Monitorindonesia.com, Sabtu (29/6/2024).

"Gimana bisa? Tuhan saja mereka tidak takut," komentar @fajar***.

"Kalau mundur artinya memang nggak sanggup... kalo disini nggak mundur krn masih sanggup... kan dr kecil diajarkan maju terus pantang mundur," sahut @Naga***.

"Kalau di sini minta tambah anggaran," kata @jovan.

"Sistem ketatanegaraan Indonesia gunakan presidensiil tdk mengenal mengundurkan diri kecuali sistem parlementer," sahut @kopiitam.

"Di konoha malah nggak mau disalahkan," kata @LibraQ.

"Di sini menterinya malah bilang bersyukur," kata @jonijoni8.

Di Korea sukarela lompat ke jurang
Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, turut menyoroti insiden ini. Kata dia, kalau di Korea, menterinya sukarela bakal lompat ke jurang.

"Ransomware? Pusat Data Nasional diserang Brain Cipher? Sistem negara jadi lumpuh? Negara dipalak 8 juta dolar?. Kalau di Korea Utara, menterinya secara sukarela bakal lompat ke jurang di hadapan Jong Un,"  tulis Islah melalui akunnya di X, @islah_bahrawi, dikutip Monitorindonesia.com, Jum'at (28/6/2024).

Warganet pun ikut menyoroti peristiwa heboh itu. Tampak cuitan Islah Bahrawi telah dilihat lebih dari 62 ribu pengguna medsos. "Menterinya bukan lulusan IT, bisanya berani mengancam google, telegram dan x. Padahal malah gak bisa apa-apa setelah diserang ransomware. Omong doang besar tapi gak ada ……," balas seorang warganet.

"Harusnya di sini Menkominfo diperiksa secara khusus. Menkominfo harus bertanggung jawab. Ini urusannya lebih parah dari korupsi BTS," komentar lainnya. "Mohon dipahami menteri Kominfo adalah ketua Projo," ungkap warganet lainnya.

Apa kata Menkominfo?
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi meminta publik untuk menunggu terkait keputusan dirinya akan mundur dari jabatan Menkominfo atau tidak. 

Pasalnya, desakan mundur kepada Budi Arie bermunculan setelah sistem pusat data nasional (PDN) diretas. Peretasan PDN ini mengakibatkan layanan publik di Indonesia sempat lumpuh. 

"Ya tunggu saja lah," ujar Budi Arie saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024) malam.  "Ah sudah lah biar saja," lanjut Budi yang masih menanggapi soal desakan agar dirinya mundur dari Menkominfo. 

Terkait desakan mundur dari Menkominfo, Budi memilih untuk tidak berkomentar. Menurutnya, itu adalah hak rakyat untuk menyuarakan keinginannya. "Ah no comment kalau itu, itu hak masyarakat untuk bersuara," katanya. 

Sementara itu, Budi Arie memastikan pemerintah akan membereskan segala masalah yang muncul buntut peretasan PDN ini. Dia turut menegaskan tidak ada kebocoran data yang timbul dari peristiwa peretasan PDN. 

"Pokoknya intinya bahwa semoga tidak ada kebocoran data, isu kebocoran data tuh belum sampai. Sampai sekarang belum teridentifikasi ada bukti, enggak ada pembocoran ya," imbuhnya.

Bersyukur
Budi Arie mengaku ada yang harus disyukuri dari serangan ransomware ke server PDNS 1 dan PDNS 2.

"Di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non state actor dengan motif ekonomi. Itu udah Alhamdulillah dulu," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Menurutnya, serangan itu relatif jauh lebih ringan bila dibanding serangan dari negara lain. Seperti yang terjadi Arab Saudi beberapa waktu lalu. "Kalau yang sudah nyerang negara, berat. Kayak berapa bulan lalu pemerintah Saudi Arabia diserang hacker-hacker Iran. Karena negara aktornya, itu berat," jelas dia.

"Kita berharap ini kita laporkan secara berkala tentang perkembangan pemulihan PDNS 2 Surabaya," harapnya.