Asyiik! Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Presiden Jokowi, Menteri Bisa 100 Orang
![Nicolas](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
![jokowi Presdien Jokowi. [Foto: Setpres]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/jokowi-16.webp)
Jakarta, MI - Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas mengatakan, Presiden Jokowi telah menyetujui revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Persetujuan itu memberi ruang penambahan jumlah Menteri pada masa pemerintahan Prabowo Subianto.
"Khusus untuk pasal 15 kita tidak akan membahas secara rigid, kecuali memberi ruang kepada bapak presiden yang akan datang," ujar Azwar Anas kepada wartawan, sebagaimana dikutif, Sabtu (29/6/2024).
Jumlah menteri di masa pemerintahan mendatang akan ditentukan oleh presiden terpilih Prabowo Sunianto. Sebagaimana diketahui, saat ini jumlah menteri saat ini atau sebelum revisi undang-undnag maksimal hanya 34 kementerian.
Azwar mengatakan, Revisi Undang-Undang ini inisiatif dari DPR kemudian di respon terkait dengan ini pasal 15. DPR mengajukan Revisi UU Kementerian Negara agar presiden ke depan bebas menentukan jumlah Kementerian.
UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang dibatasi maksimal 34. Revisinya menjadi Pasal 15 jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.[Lin]
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
![Sebagai Pemimpin, Fahri Hamzah Nilai Kemampuan Prabowo Subianto Setara dengan Soekarno Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah [Foto: Doc. Gelora]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/fahri-hamzah.webp)
Sebagai Pemimpin, Fahri Hamzah Nilai Kemampuan Prabowo Subianto Setara dengan Soekarno
6 Juni 2024 10:34 WIB
![Jokowi Sebut Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN Bisa Ditandatangani Prabowo Subianto Presiden Joko Widodo [Foto: Ist]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/jokowi-beri-izin-ormas-kelola-tambang-1.webp)
Jokowi Sebut Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN Bisa Ditandatangani Prabowo Subianto
5 Juni 2024 10:53 WIB