60 Persen Pajak Dikorupsi Pegawai Pajak, Ini Jawaban Calon Hakim Agung

Jakarta, MI - Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai menanyakan temuan 40-60 persen penerimaan pajak, masuk ke kantong pegawai pajak saat mewawancarai calon hakim agung untuk kamar Tata Usaha Negara (TUN) pajak, Diana Malemita Ginting, Selasa (9/7/2024). 

"40-60 persen penerimaan pajak tidak masuk ke kas negara, namun masuk ke kantong aparat pajak. Masih ada di laman BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pemangunan), itu mengutip dari Transparansi Intenasional Indonesia," kata Amzulian di Gedung KY, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024). 

Amzulian menyebutkan mungkin data tersebut tidak sepenuhnya benar, tetapi termuat laman resmi pemerintah dan berjumlah sangat besar. 

"Kira-kira peran apa yang bisa dilakukan oleh para hakim pajak, boleh juga hakim agung," ujarnya.

Diana mengaku tidak tahu apakah data yang dikutip di laman BPKP tersebut akurat atau tidak, namun dia bisa memberikan upaya pencegahan jika nanti terpilih jadi hakim agung. 

Menurut dia, salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah membuat deklarasi, di luar Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

"Jadi kita kadang-kadang ada misalnya pejabat atau pegawai pajak yang kemudian membuat kantor konsultan kemudian ada wajib-wajib pajak yang dianggap sudah lama jadi customer-nya," tutur Diana. 

Bekas auditor di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu menyebutkan, sistem deklarasi tersebut sudah diberlakukan di Kemenkeu. 

"Ini kita di Kemenkeu kita membuat deklarasi pegawai, di deklarasi pegawai agak berbeda dengan laporan kami setiap tahun, ini deklarasi pegawai menunjukkan siapa dari sisi saudara ke atas dan ke samping kita sampaikan informasi datanya, kemudian kegiatan di luar pegawai apa saja," ujarnya.

Untuk diketahui, MA tengah menggelar wawancara terbuka calon hakim agung dan calon hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) sejak Senin (8/7/2024) hingga Kamis (11/7/2024).