Wakil Ketua MPR Usulkan Pertamina Segera Bentuk Tim Investigasi Independen Terkait Kasus Blending Pertamax Ilegal

Jakarta, MI - Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno mengusulkan Pertamina untuk segera membentuk Tim Investigasi Independen terkait kasus dugaan blending bahan bakar minyak (BBM) ilegal yang sedang menjadi topik hangat di masyarakat.

Menurut Eddy, pembentukan Tim Investigasi Independen ini sangatlah penting untuk mengatasi kebingungan yang timbul pada masyarakat soal adanya dugaan blending ilegal ini.

“Situasi saat ini sangat membingungkan masyarakat. Di satu sisi, aparat penegak hukum menyatakan ada praktik blending illegal, sementara Pertamina membantahnya. Agar kebingungannya teratasi, saya rasa penting untuk segera dibentuk Tim Investigasi Independen yang kredibel, terdiri dari orang-orang yang dikenal masyarakat, dan memiliki integritas tinggi,” kata Eddy, di Jakarta pada Kamis (6/3/2025).

Dengan pembentukan tim ini Eddy berharap dapat segera menemukan fakta yang sebenar-benarnya mengenai isu dugaan pengoplosan bensis Pertamax. Sebab kata Eddy, masyarakat berhak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

“Masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan dengan adanya Tim Independen ini, kita berharap bisa menemukan fakta yang jelas mengenai isu blending illegal ini,” katanya.

Eddy mengatakan, kejadian ini merupakan momentum yang sangat penting bagi Pertamina untuk segera melakukan perbaikan tata kelola di internalnya.

“Ini adalah momentum yang sangat penting bagi Pertamina untuk melakukan perbaikan tata kelola internal. Pengawasan terhadap kinerja perseroan harus diperkuat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan,” ujarnya.

Eddy menegaskan, jangan sampai kasus dugaan korupsi yang menimpa Pertamina dengan jumlah kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 193,7 triliun ini menimbulkan rasa ketidak percayaan masyarakat terhadap BUMN.

“Kita semua bergantung pada Pertamina, mulai dari BBM untuk kendaraan hingga LPG untuk kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai kasus seperti ini meruntuhkan kepercayaan publik terhadap BUMN yang seharusnya memberikan manfaat untuk masyarakat,” tandasnya.