DPR: QRIS Bukan Diskriminatif, Tapi Simbol Kemandirian Digital Indonesia

Jakarta, MI -  Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, menyatakan dukungan kuat terhadap langkah Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia dalam menjaga kedaulatan sistem pembayaran nasional.

Pernyataan ini disampaikan menyusul sorotan Pemerintah Amerika Serikat atas kebijakan domestik terkait Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

“QRIS dan GPN adalah tonggak penting dalam upaya membangun sistem pembayaran nasional yang inklusif, efisien, dan berbasis kepentingan rakyat. Ini bukan kebijakan diskriminatif, melainkan manifestasi kedaulatan digital kita sebagai bangsa,” tegas Hanif dalam keterangannya, Selasa (22/4/2025).

Ia menilai bahwa sistem pembayaran merupakan infrastruktur vital dalam ekonomi digital yang tidak boleh didominasi kepentingan asing.

Menanggapi kritik dari luar negeri, termasuk dari AS, Hanif menegaskan bahwa Indonesia perlu bersikap diplomatis namun tetap tegas dan proporsional.

“Kami mendorong agar jalur negosiasi tetap dibuka, tapi kedaulatan digital adalah bagian dari kedaulatan nasional yang tidak bisa dikompromikan. Sistem pembayaran adalah tulang punggung ekonomi digital kita,” ujarnya.

Politikus PKB yang juga pernah menjabat Menteri Ketenagakerjaan RI periode 2014–2019 itu menambahkan, adopsi QRIS yang telah menjangkau lebih dari 55 juta pengguna dan terhubung dengan sistem pembayaran lintas batas di kawasan ASEAN menunjukkan kemampuan Indonesia dalam membangun solusi yang kompetitif secara global.

Hanif yang juga duduk di Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia menekankan pentingnya sistem pembayaran nasional yang berpihak pada UMKM, konsumen, serta stabilitas keuangan jangka panjang.

“Komisi XI DPR RI berdiri bersama Bank Indonesia dan Pemerintah dalam menjaga sistem ini. QRIS bukan sekadar alat bayar, tapi simbol kemandirian digital Indonesia di tengah ketegangan geopolitik global,” pungkasnya. ***