Komisi VII DPR Desak Pemerintah Pastikan Keamanan Data Pengguna Aplikasi SAPA UMKM


Jakarta, M - Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah atau Erma, menyoroti peluncuran aplikasi SAPA UMKM yang digadang-gadang sebagai super apps untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada inovasi digital, tetapi juga menjamin keamanan data serta akses inklusif bagi UMKM hingga ke pelosok desa.
“Jadi kehadiran aplikasi SAPA UMKM ini saya kira bagus. Tapi ingat, keberadaannya tidak boleh mengebiri kemerdekaan UMKM yang selama ini sudah tumbuh dengan inovasi dan kemandirian,” ujar Erma dalam keterangannya, Kamis (28/8/2025).
Legislator dari Fraksi PKB itu menekankan bahwa perlindungan data pengguna dalam ekosistem SAPA UMKM adalah hal mutlak. Ia mengingatkan potensi kebocoran maupun penyalahgunaan data tidak boleh terjadi.
“Keamanan data adalah harga mati. Negara harus hadir untuk menjamin hak digital para pelaku UMKM yang masuk dalam sistem ini,” tegasnya.
Selain aspek keamanan, Erma juga mendorong pemerintah untuk memperluas sosialisasi SAPA UMKM. Menurutnya, upaya ini tidak boleh hanya menyasar kota-kota besar, melainkan juga menjangkau wilayah yang minim akses digital.
“Jangan sampai UMKM yang berada di pelosok desa tertinggal atau bahkan tidak mendapat akses sama sekali. Pemerintah harus punya peta jalan yang jelas untuk menjangkau mereka,” imbuhnya.
Ia menambahkan, SAPA UMKM seharusnya hadir sebagai jembatan pemasaran yang sehat dan memberi nilai tambah bagi pelaku usaha serta konsumen. Aplikasi tersebut tidak boleh menjadi lapisan birokrasi digital baru yang justru membebani pelaku UMKM.
“Kalau hanya menambah lapis kendala baru, maka semangat digitalisasi akan sia-sia. SAPA UMKM harus menjadi solusi, bukan beban,” tutup Erma.
Topik:
sapa umkm aplikasi umkm keamanan data umkm digitalisasi umkm dpr ri soroti sapa umkm legislator pkb komisi vii dpr akses umkm pelosok inklusivitas digital umkm perlindungan data pengguna aplikasi super apps umkmBerita Selanjutnya
USU Siapkan Pemilihan Rektor Baru, Ini Jadwal dan Tahapannya
Berita Terkait

Saleh Daulay Ungkap Progres RUU Kepariwisataan, Ajak Masyarakat Ikut Terlibat
29 Juli 2025 17:36 WIB

Waka Komisi VII Dorong Pengkajian Ulang Izin Tambang di Kawasan Raja Ampat
9 Juni 2025 13:26 WIB
![Terancam Dicabut UNESCO, Komisi VII DPR Minta Pemerintah Serius Benahi Geopark Kaldera Toba Geopark Kaldera Toba [Foto: Ist]](https://monitorindonesia.com/2021/08/danau-toba.jpg)
Terancam Dicabut UNESCO, Komisi VII DPR Minta Pemerintah Serius Benahi Geopark Kaldera Toba
23 Mei 2025 17:51 WIB