Rapat Kerja Dengan Komisi V DPR, Menteri PU Minta Buka Anggaran Yang Diblokir Sebesar Rp19,69 Triliun

Jakarta, MI - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta Komisi V DPR RI agar segera membuka blokir anggaran tambahan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 sebesar Rp19,69 triliun.

Permintaan itu disampaikan oleh Menteri Dody saat rapat kerja Komisi V DPR RI dengan sejumlah mitra kerja, termasuk Kementerian PU di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9).

Menteri Dody menyebutkan, permintaan agar dibuka blokir anggaran tersebut karena Kementerian PU akan menggunakan anggaran tersebut untuk menuntaskan sejumlah program, mulai dari Sekolah Rakyat (SR) Tahap II hingga Inpres Jalan Daerah (IJD).

"Dalam kesempatan ini kami juga berencana mengusulkan buka blokir anggaran Rp19,69 triliun yang kami targetkan Insyaallah selesai pada bulan September 2025," kata Menteri Dody.

Lebih rinci Menteri Dody menyebutkan, anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat tahap II sebesar Rp6,6 triliun yang harus selesai pada Juni 2026.

Selanjutnya, pelaksanaan Inpres Irigasi Tahap III sebesar Rp3,09 triliun untuk irigasi 146.503 hektare (ha). Kemudian, pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahap I sebesar Rp4 triliun untuk jalan 742,24 kilometer (km) dan jembatan 428 meter.

Selain itu, program IJDP Tahap II sebesar Rp2,9 triliun untuk jalan 496,75 km dan jembatan 17,4 m. Dukungan pelaksanaan tusi Kementerian PU serta gaji ASN baru sebesar Rp38 miliar.

Pelaksanaan Inpres Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional yakni pada Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Wanam, Papua Selatan, sebesar Rp2,72 triliun untuk target irigasi 10.000 ha dan jalan 32,23 km dari target 138,5 km.

"Ini adalah kawasan sentra produksi pangan di Papua Selatan, Merauke, sebesar Rp2,72 triliun. Saat ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan," ujar Dody.

Dengan dibukanya blokir anggaran sebesar Rp19,69 triliun, maka total anggaran Kementerian PU sebesar Rp106,29 triliun.