Biaya Haji 2026 Turun Rp2 Juta, DPR Pastikan Kualitas Layanan Tetap Terjaga

Rizal Siregar
Rizal Siregar
Diperbarui 30 Oktober 2025 3 jam yang lalu
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, M Husni (Foto Rizal Siregar)
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, M Husni (Foto Rizal Siregar)


Jakarta MI - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, M Husni, menyambut baik keputusan pemerintah menurunkan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 2026 sebesar Rp2 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menegaskan, kebijakan ini tidak mengurangi kualitas pelayanan bagi jamaah.

“Alhamdulillah, ini bukan pekerjaan ringan karena tidak ada penurunan standar pelayanan, kenyamanan, maupun perlindungan jamaah. Kamar tetap sama, fasilitas di Makkah, Madinah, dan Arafah pun lebih rapi,” ujar Husni dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Optimalisasi Persiapan Ibadah Haji 2026: Sinergi Pemerintah-DPR” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Menurut Husni, BPIH tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp87 juta. Dari jumlah tersebut, jamaah akan menanggung sekitar Rp54 juta, sedangkan sisanya—sekitar Rp33 juta atau 30 persen—disubsidi melalui nilai manfaat. “Ini kabar gembira bagi calon jamaah haji, karena dua tahun berturut-turut biaya haji berhasil diturunkan,” katanya.

Husni menambahkan, penurunan biaya ini dicapai meski kurs dolar yang digunakan naik dari Rp16.000 pada 2025 menjadi Rp16.500 pada 2026. “Secara logika, kenaikan kurs semestinya membuat biaya meningkat, namun pemerintah dan DPR mampu menjaga efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan,” ujarnya.

Selain itu, ia menilai kebijakan penyetaraan masa tunggu haji menjadi langkah penting dalam pemerataan pelayanan. Kini, masa tunggu di seluruh provinsi diseragamkan sekitar 26 tahun. “Sebelumnya di daerah saya, Sumatera Utara, masa tunggu mencapai lebih dari 30 tahun, sementara di Aceh lebih cepat. Sekarang semua sama,” tuturnya.

Husni menambahkan, efisiensi terbesar terjadi pada komponen biaya maysir—layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina—yang berhasil ditekan tanpa menurunkan kualitas pelayanan.

“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, biaya haji bukan lagi naik, tapi justru turun. Mudah-mudahan ini menjadi awal dari penyelenggaraan haji yang lebih baik dan efisien,” pungkasnya.

Topik:

biaya haji 2026 DPR RI M Husni BPIH efisiensi haji Komisi VIII Prabowo Subianto