Gunhar Apresiasi Pemerintah dan Pertamina, Minta Pengamanan Depot BBM Diperkuat Jelang Nataru

Jakarta, MI - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Yulian Gunhar, menyambut positif langkah pemerintah dan Pertamina yang memperkuat suplai LPG subsidi 3 kilogram menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

Pemerintah sebelumnya memastikan adanya penambahan pasokan LPG melon dari sekitar 8,2 juta metrik ton menjadi 8,4-8,5 juta metrik ton untuk mengantisipasi peningkatan permintaan masyarakat.

“Gas elpiji 3 kilogram merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat. Menjelang Nataru, konsumsi biasanya meningkat cukup signifikan. Karena itu, kami mengapresiasi pemerintah dan Pertamina yang bergerak cepat memastikan suplai aman dan tidak terjadi gangguan di lapangan,” tutur Gunhar, Kamis (27/11/2025).

Selain memastikan pasokan LPG, Gunhar juga memberikan apresiasi kepada Menteri Pertahanan Syafrie Sjamsudin yang menugaskan TNI untuk membantu menjaga keamanan kilang-kilang Pertamina sebagai aset strategis nasional. 

Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk mencegah berbagai potensi sabotase maupun gangguan keamanan lain yang dapat berdampak pada kelancaran suplai energi kepada masyarakat.

“Kilang adalah objek vital negara. Pengamanannya sangat krusial karena sedikit saja terjadi gangguan, dampaknya bisa dirasakan luas. Saya mendukung penuh upaya pengamanan tersebut,” tegas Gunhar.

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa peningkatan pengamanan tidak boleh hanya terfokus pada kilang. Gunhar menilai depot-depot Pertamina di berbagai daerah juga perlu mendapatkan perhatian serius karena merupakan mata rantai penting dalam distribusi BBM dari kilang hingga sampai ke SPBU.

“Keamanan depot BBM di daerah juga harus diperketat. Jangan sampai fokus hanya pada kilang, sementara titik distribusi lain justru rentan dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab,” imbuhnya.

Gunhar menekankan bahwa kelancaran distribusi energi merupakan bagian dari upaya menjaga kepentingan masyarakat luas. Ia mengingatkan bahwa tantangan yang muncul bukan hanya risiko teknis, tetapi juga keberadaan jaringan mafia migas yang dinilainya masih mengakar.

“Kita harus mengawal ini bersama. Yang dihadapi pemerintah bukan hal kecil, ada mafia migas yang masih kuat. Karena itu pengamanan, pengawasan, dan penegakan hukum harus berjalan serentak,” pungkasnya.