Jakarta, MI - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap perekonomian nasional, sekaligus memastikan perlindungan data masyarakat dalam perjanjian transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Hal tersebut disampaikan Puan saat membuka Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Dalam pidatonya, Puan menegaskan bahwa pada masa persidangan kali ini DPR bersama pemerintah akan melanjutkan sejumlah agenda legislasi penting yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
“Pada masa persidangan ini DPR RI bersama Pemerintah akan terus melanjutkan penyelesaian agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan penyelesaian pembahasan terhadap sejumlah Rancangan Undang-Undang,” kata Puan.
Menurutnya, pembentukan undang-undang merupakan instrumen negara untuk memastikan ketertiban umum, kesejahteraan rakyat, perlindungan kepentingan publik, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.
“DPR RI dan Pemerintah, dalam membentuk suatu Undang-undang, dibutuhkan komitmen yang sama yaitu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok, kepentingan sektoral maupun jangka pendek,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa proses legislasi tidak boleh hanya didasarkan pada popularitas kebijakan atau tekanan opini sesaat.
“Legislasi harus berpijak pada prinsip kehati-hatian, rasionalitas kebijakan, serta pertimbangan jangka panjang yang ikut mempertimbangkan stabilitas negara, kepastian hukum, dan keberlanjutan,” lanjut Puan.
Puan juga menyoroti dinamika geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dunia dan Indonesia.
“Hal ini akan mempengaruhi harga minyak, harga transportasi, harga barang, nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, rantai perdagangan, pertumbuhan ekonomi, serta ketahanan fiskal dalam menjalankan pembangunan,” paparnya.
Puan menilai masyarakat tetap menaruh harapan besar kepada negara untuk menghadirkan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan.
“Dalam konteks tersebut, maka DPR RI akan memastikan bahwa kemampuan fiskal APBN Tahun Anggaran 2026 tetap dapat menjaga dan mempertahankan derajat kehidupan rakyat, kesejahteraan rakyat tidak turun kelas,” tegasnya.
“Oleh karena itu politik anggaran Pemerintah harus dapat menjaga ketahanan fiskal yang dapat memastikan bahwa rakyat tetap mendapatkan jalan menuju kesejahteraannya,” sambung Puan.
Ia menambahkan bahwa kesejahteraan yang dimaksud mencakup tersedianya lapangan kerja, peningkatan penghasilan masyarakat, pelayanan publik yang berkualitas, serta rasa aman bagi seluruh rakyat.
“Serta merasa aman dan tenteram,” ujarnya.
Selain fungsi legislasi dan anggaran, Puan menegaskan DPR juga akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional.
Ia kemudian merinci sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian publik dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Antara lain pelindungan data masyarakat dalam Perjanjian Transfer Data RI-Amerika Serikat, evaluasi kinerja aparat penegak hukum, serta pasokan, distribusi, dan stabilitas harga pangan menjelang Idul Fitri,” terang Puan.
Selain itu, DPR juga memantau kesiapan transportasi Lebaran, termasuk ketersediaan bahan bakar, keterjangkauan harga tiket, serta kesiapan infrastruktur.
“Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih, mitigasi penyelenggaraan umroh akibat situasi geopolitik di Timur Tengah, evaluasi program beasiswa LPDP, rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana,” tambahnya.
