Hendarsam Marantoko Resmi Jadi Dirjen Imigrasi, Pengacara dan Politikus Gerindra Dipilih Pemerintah

Jakarta, MI - Pemerintah resmi menunjuk pengacara Hendarsam Marantoko sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Penunjukan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim pada Rabu (11/3/2026). “Iya,” kata Silmy.

Pengangkatan Hendarsam didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 187/TPA Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan keputusan tersebut, Hendarsam resmi dipercaya memimpin Direktorat Jenderal Imigrasi.

Hendarsam Marantoko lahir di Tanjung Karang pada 22 Desember 1977. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Universitas Lampung pada 2002, kemudian melanjutkan studi magister hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lulus pada 2020.

Di dunia profesional, Hendarsam dikenal sebagai praktisi hukum. Ia merupakan pendiri sekaligus managing partner Hendarsam Marantoko and Partners (HMP) Law Firm sejak 2007.

Sebelum mendirikan firma hukum tersebut, ia pernah bergabung dengan sejumlah kantor hukum, di antaranya Minola Sebayang & Partners Law Firm, Wetmen Sinaga & Partners Law Firm, serta Rajaoloan Marantoko & Partners Law Firm.

Dalam praktik hukumnya, Hendarsam memiliki pengalaman luas menangani berbagai perkara litigasi, mulai dari perkara perdata, pidana, hingga sengketa di pengadilan tata usaha negara dan perdagangan. Ia juga berpengalaman dalam bidang non-litigasi, terutama terkait hukum perusahaan, perbankan, ketenagakerjaan, hingga perpajakan.

Selain aktif sebagai pengacara, Hendarsam juga terlibat dalam dunia politik. Ia tercatat sebagai kader Partai Gerindra dan menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra Bidang Hukum.

Di sektor BUMN, Hendarsam juga dipercaya sebagai Komisaris Independen PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-58/MBU/03/2025 tertanggal 18 Maret 2025.

Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sempat membuka seleksi terbuka untuk jabatan Dirjen Imigrasi. Seleksi tahap pertama berlangsung pada 22 Juli hingga 23 September 2025 dan menghasilkan tiga nama kandidat, yakni Yuldi Yusman, Ibnu Ismoyo, dan Ahmad Purbaja.

Pemerintah juga sempat merencanakan seleksi gelombang kedua pada 9–27 Maret 2026. Namun proses tersebut akhirnya dibatalkan setelah terbitnya Keputusan Presiden yang menetapkan Hendarsam sebagai Dirjen Imigrasi.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan M. Akbar Hadi Prabowo menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan kewenangan pemerintah untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan serta pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. “Dengan adanya Keppres tersebut, hasil seleksi tahap pertama tidak dilanjutkan,” ujarnya.

Penunjukan Hendarsam sekaligus menandai berakhirnya proses seleksi terbuka jabatan Dirjen Imigrasi yang sebelumnya sempat berjalan. Pemerintah menilai langkah ini diperlukan untuk menjaga stabilitas kepemimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.