Kemarau Ekstrem Mengintai, DPR Desak Pemerintah Selamatkan Produksi Beras Nasional

Jakarta, MI -  Ancaman musim kemarau yang diprediksi lebih panjang dan ekstrem tahun ini mendapat sorotan serius dari DPR RI. Pemerintah diminta segera menyiapkan langkah konkret guna mencegah dampak buruk terhadap sektor pertanian, khususnya risiko gagal panen yang bisa mengganggu produksi beras nasional.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Rina Saadah, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lengah menghadapi potensi kekeringan yang semakin nyata.

"Kita tidak bisa menganggap sepele ancaman musim kemarau yang berpotensi memicu cuaca panas ekstrem dan kekeringan. Pemerintah harus menyiapkan langkah antisipasi secara terukur dan terencana agar petani tidak mengalami gagal panen," tegasnya kepada wartawan, Selasa (17/3/2026).

Peringatan tersebut merujuk pada proyeksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang memperkirakan musim kemarau tahun ini akan datang lebih awal di sejumlah wilayah. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyebut sekitar 325 zona musim atau 46,5 persen wilayah Indonesia berpotensi mengalami kemarau lebih cepat, dengan kondisi yang lebih kering dan berlangsung lebih lama dari biasanya.

Sejumlah wilayah yang diprediksi terdampak antara lain Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi, Maluku Utara, hingga wilayah Papua. Selain itu, sekitar 114 zona musim lainnya diperkirakan memasuki kemarau pada April mendatang.

Menurut Rina, kondisi ini harus menjadi alarm dini bagi pemerintah, mengingat sektor pertanian sangat bergantung pada ketersediaan air. Tanpa langkah mitigasi yang tepat, risiko penurunan produksi pangan akan sulit dihindari.

"Langkah-langkah mitigasi harus dilakukan sejak sekarang. Jangan sampai ketika kemarau sudah berlangsung lama, pemerintah baru bergerak. Jika banyak sawah mengalami kekeringan dan gagal panen, dampaknya tentu akan terasa pada produksi beras nasional," ujarnya.

Ia pun mendorong pemerintah untuk segera memastikan sistem irigasi pertanian berfungsi optimal. Selain itu, penyediaan pompa air, optimalisasi embung dan waduk, percepatan perbaikan jaringan irigasi yang rusak, hingga penyesuaian pola tanam di daerah rawan kekeringan dinilai menjadi langkah krusial.

Tak hanya itu, Rina juga meminta Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah segera memetakan wilayah rawan kekeringan agar intervensi dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

"Antisipasi sejak dini sangat penting agar musim kemarau tidak berdampak besar terhadap ketahanan pangan nasional," pungkasnya.