Prabowo Hentikan Sementara 1.030 Dapur MBG Bermasalah

Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa lebih dari 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sementara waktu dihentikan operasionalnya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk membenahi kualitas layanan program tersebut.

Penghentian sementara dilakukan agar standar pelayanan gizi, kebersihan, serta keamanan pangan benar-benar terpenuhi, sehingga program dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Prabowo menegaskan, kebijakan tersebut bukan berarti program MBG dihentikan. Menurutnya, langkah ini justru merupakan bagian dari proses evaluasi dan perbaikan menyeluruh.

Ia menjelaskan keputusan itu diambil setelah melakukan pengecekan langsung, menyusul berbagai masukan dan kritik terkait pelaksanaan MBG.

“Saya langsung cek. Panggil kepala BGN, dan saya terus cross-check,” kata Prabowo dalam sesi tanya jawab bersama para jurnalis dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, dikutip Jumat (20/3/2026).

Ia menyatakan, pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik, justru menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program yang menyangkut masa depan generasi bangsa.

“Saya kirim orang-orang saya yang ngecek. Saya kira, kalau nggak salah ya, dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari seribu,” ujar Prabowo.

Presiden menegaskan, penindakan dilakukan secara tegas terhadap dapur yang tidak memenuhi standar, dengan pengawasan langsung di lapangan.

“Lebih dari seribu. Ini saya punya wakil kepala satu ibu, ibu ini, ibu Nanik ya. Ini galak sekali dia. Dia sidak terus kerjanya. Yang sudah di-suspend, 1.030,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah mulai menerapkan sistem standarisasi dan sertifikasi yang lebih ketat bagi seluruh dapur MBG. Setiap dapur wajib memenuhi sejumlah persyaratan, mulai dari kebersihan, keamanan makanan, kualitas air, hingga proses pengolahan yang sesuai standar. Jika tidak memenuhi ketentuan, dapur tersebut akan langsung dihentikan sementara sampai dilakukan perbaikan.

Pemerintah juga membuka mekanisme pengawasan publik, dengan menyediakan akses pelaporan bagi masyarakat, sekolah, maupun orang tua untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan program di lapangan.

Prabowo menekankan bahwa transparansi dan keterlibatan publik menjadi hal penting agar program MBG dapat berjalan dengan bersih dan tepat sasaran.

“Siapapun boleh cek. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar boleh masuk dan komplain,” kata dia.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun budaya baru dalam tata kelola program, yakni meninggalkan praktik laporan yang tidak sesuai fakta.

“Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas,” tegasnya.

Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan, memperbaiki sistem, serta memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan gizi masyarakat, terutama anak-anak.