Respons Wacana Pemotongan Gaji, DPR: Tak hanya Gaji, Program Pemerintah Juga Perlu Dipangkas

Jakarta, MI - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengusulkan agar pemerintah melakukan efisiensi pada sejumlah program dan anggaran negara di tengah situasi geopolitik global yang semakin tidak menentu. Kondisi ini dipicu oleh meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.

Pernyataan itu disampaikan Rifqi sebagai respons atas rencana Presiden Prabowo Subianto yang mempertimbangkan pemotongan gaji pejabat negara, mulai dari anggota DPR hingga menteri dan wakil menteri kabinet.

Menurut Rifqi, langkah tersebut merupakan sinyal positif dari pemerintah dan menjadi kebutuhan yang harus dilakukan saat ini.

Ia menilai, kebijakan penghematan seharusnya tidak hanya terbatas pada pemotongan gaji pejabat.

"Tentu bukan hanya pemotongan gaji yang diperlukan, tetapi juga mengefektifkan dan mengefisienkan sejumlah anggaran yang ada di pemerintahan," kata Rifqi saat dihubungi, Selasa (25/3/2026).

Rifqi juga mengatakan bahwa rencana tersebut dapat menjadi sinyal bagi masyarakat untuk mulai bersiap menghadapi potensi krisis. Menurutnya, perang dan konflik di antara negara-negara Asia Barat menyebabkan kondisi ekonomi yang tidak menentu.

Sehingga, kata dia, pemerintah bukan hanya perlu melakukan efisiensi, namun juga harus memastikan semua alokasi anggaran digunakan dengan tepat.

"Memastikan bahwa anggaran itu memiliki output dan outcome yang jelas untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Dan karena itu hal tersebut menurut pandangan saya sangat positif," ujar Politikus Partai NasDem itu.

Lebih lanjut, Rifqi mengatakan, jika pemerintah benar-benar ingin merealisasikan rencana pemotongan gaji pejabat, kebijakan itu tidak harus melalui revisi undang-undang. Ia mengatakan langkah itu bisa dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri Keuangan.

Meski demikian, Rifqi mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak sampai menghambat pelayanan masyarakat.

"Yang terpenting adalah semua dikelola dengan baik, dengan transparan, dengan accountable, dan yang paling penting adalah efisiensi sekali lagi harus menyasar pada pos-pos yang tepat," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo sempat menyinggung pemangkasan gaji pejabat negara dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026). Wacana itu muncul di tengah situasi global yang semakin tidak menentu.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengajak seluruh pihak untuk melakukan penghematan penggunaan BBM. Hal itu, katanya, juga telah dilakukan Pakistan saat ini, termasuk pemberlakuan bekerja dari rumah.

"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah saat ini masih mengkaji lebih lanjut wacana pemotongan gaji menteri maupun anggota DPR.

Di sisi lain, Prasetyo menyebut cadangan BBM nasional Indonesia sebenarnya masih aman. Meski begitu, ia menilai situasi global saat ini perlu dijadikan momentum untuk melakukan penghematan.

Menurutnya, upaya penghematan akan dimulai dari lingkungan pemerintah, termasuk kementerian dan lembaga. 

"Nanti dimulai dari unsur pemerintah, kementerian, lembaga, kan banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM, misalnya bagaimana kita migrasi ke transportasi publik, bagaimana mengurangi atau membatasi pemakaian kendaraan dinas, plat merah itu. Jadi begitu-begitu, sedang kita finalkan," ujarnya di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3/2026).