Habiskan APBN Ratusan Triliun: DPR Minta Gibran dan Pejabat "Geng Solo" Berkantor di IKN

Jakarta, MI - Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah menteri mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Usulan tersebut disampaikan sebagai upaya agar fasilitas pemerintahan yang sudah dibangun di IKN dapat segera dimanfaatkan.

Deddy menyampaikan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Menurut politikus PDI Perjuangan tersebut, gedung-gedung pemerintahan yang telah berdiri di IKN sebaiknya segera digunakan agar tidak terbengkalai dan membebani anggaran negara untuk biaya perawatan.

"Saya berharap Pak, supaya gedung-gedung itu tidak rusak, dana maintenance terbuang, kenapa tidak digunakan? Kalau tidak ada instansi pemerintah pusat yang mau menggunakan, mungkin ada yang lain mau menggunakan misalnya gitu," ungkap Deddy.

Ia pun mengusulkan agar Wakil Presiden bersama sejumlah menteri mulai berkantor di IKN. "Wakil presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi sana dong tinggal. Uang negara itu barang. Jangan keenakan di Jakarta," tegas Deddy.

Menurutnya, membiarkan bangunan yang sudah selesai dibangun tetapi tidak dimanfaatkan merupakan bentuk ketidakefisienan penggunaan anggaran negara.

Ia pun meminta agar persoalan tersebut dibahas bersama Presiden serta para menteri agar fasilitas yang ada di IKN dapat segera dimanfaatkan.

"Tolonglah diskusi dengan Pak Presiden dengan menteri-menteri yang ada supaya kita utilisasi Pak. Jahat kita sama rakyat barang berdiri nggak digunakan, uang dibakar untuk maintenance," tuturnya.

Sebagai langkah awal, Deddy mengusulkan agar kementerian mulai mengirim pejabat setingkat direktur jenderal (dirjen) untuk berkantor di IKN secara bergiliran.

Dia juga mendorong Kementerian Dalam Negeri menjadi yang pertama memulai skema tersebut, bahkan berharap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi pelopor dalam pelaksanaannya.

"Nanti mungkin bisa dimulai dari salah satu kementerian dalam negeri, salah satu kedirjenan. Mungkin Pak Tito (Mendagri) mau menjadi apa namanya pionir Pak. Sayang banget Pak gedung-gedung itu Pak," pungkas Deddy.