Korban TNI di Lebanon Bertambah, 2 Prajurit Gugur dalam Misi UNIFIL

Jakarta, MI - Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kementerian Pertahanan, Rico Ricardo Sirait, menyampaikan bahwa dua prajurit TNI kembali menjadi korban saat menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon.

Rico menjelaskan, kondisi keamanan di wilayah penugasan dalam beberapa hari terakhir mengalami peningkatan eskalasi. Sebelumnya, pada Minggu (29/3/2026), satu prajurit TNI dilaporkan gugur dan beberapa lainnya mengalami luka akibat konflik yang terjadi di area operasi.

"Perkembangan terbaru yang diterima pada 30 Maret 2026 menunjukkan kembali terjadinya insiden di wilayah Lebanon Selatan yang berdampak pada personel Satgas TNI yang sedang melaksanakan tugas pengawalan untuk mendukung kegiatan operasional UNIFIL," ujar Rico dalam keterangan persnya, Selasa (31/3/2026).

Insiden yang terjadi pada Senin (30/3/2026) tersebut menyebabkan dua prajurit TNI gugur. Selain itu, dua prajurit lainnya juga dilaporkan mengalami luka berat.

"Dua prajurit TNI dilaporkan gugur, sementara dua prajurit lainnya mengalami luka berat. Para prajurit yang mengalami luka saat ini telah mendapatkan penanganan medis intensif di fasilitas kesehatan di Beirut," katanya.

Rico menegaskan bahwa insiden yang menewaskan prajurit TNI terjadi di tengah meningkatnya intensitas pertempuran di wilayah tersebut. Hingga kini, penyebab pasti kejadian masih dalam proses investigasi oleh pihak UNIFIL sesuai mekanisme yang berlaku.

Setelah insiden tersebut, Kemhan dan TNI terus berkoordinasi secara intens dengan markas besar UNIFIL untuk memastikan keselamatan seluruh personel serta menjamin penanganan terbaik bagi para korban. 

Ia juga menyampaikan, proses evakuasi dan penanganan medis telah dilakukan dengan cepat sesuai prosedur operasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kemhan menekankan bahwa keselamatan pasukan perdamaian harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam konflik diharapkan menghormati hukum humaniter internasional dan menjamin keamanan para personel penjaga perdamaian.