3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Desak RI Tekan Israel Lewat BoP

Jakarta, MI - Gugurnya seorang prajurit TNI usai serangan pasukan Zionis Israel saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon Selatan menuai kecaman keras. Prajurit tersebut bertugas sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfudz Abdurrahman, menilai insiden tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional yang tidak bisa ditoleransi.

‎"Ini bukan kecelakaan perang. Ini adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB adalah pelanggaran berat hukum humaniter internasional dan mencerminkan pengabaian total terhadap norma-norma global," tegas Mahfudz dalam keterangan persnya, Selasa(31/3/2026).

Ia menilai operasi militer Israel di kawasan perbatasan Lebanon sudah melampaui batas. Menurutnya, agresi yang terus terjadi menunjukkan pola agresi yang semakin brutal, tanpa mempertimbangkan keselamatan pihak-pihak yang seharusnya dilindungi, termasuk pasukan perdamaian.

‎"Agresi militer Israel di kawasan tersebut semakin tidak terkendali dan menunjukkan sikap abai terhadap hukum internasional. Serangan ini membuktikan bahwa tidak ada lagi jaminan keamanan, bahkan bagi pasukan yang membawa mandat resmi dari PBB," ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa serangan terhadap personel UNIFIL menjadi ancaman serius bagi kredibilitas dan legitimasi misi perdamaian dunia. Menurutnya, respons yang diberikan tidak boleh berhenti pada kecaman simbolik semata.

‎"Jika serangan terhadap pasukan PBB dibiarkan tanpa konsekuensi, maka dunia internasional sedang membiarkan runtuhnya sistem perlindungan global. Ini adalah ujian bagi PBB dan seluruh komunitas internasional: apakah hukum internasional masih dihormati atau tidak," kata dia.

Ia pun mendesak PBB segera melakukan investigasi independen, transparan, dan tidak kompromistis, serta memastikan adanya pertanggungjawaban yang jelas.

Selain itu, Mahfudz juga mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah diplomasi yang lebih kuat dan progresif, termasuk membawa persoalan ini ke berbagai forum internasional strategis dan membangun tekanan global.

‎"Indonesia tidak boleh bersikap biasa-biasa saja. Kita harus mengambil peran utama dalam memperjuangkan keadilan, memperkuat tekanan diplomatik, dan memastikan setiap pengorbanan prajurit kita dihargai dengan penuh tanggung jawab," tuturnya.

Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, juga meminta pemerintah Indonesia segera mendesak Israel untuk bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan prajurit TNI di Lebanon.

Menurut Sarifah, tekanan terhadap Israel dapat disampaikan melalui Board of Peace (BoP), di mana Israel ikut tergabung di dalamnya. Ia menilai serangan tersebut tidak bisa dianggap sebagai insiden biasa dan harus direspons serius.

"Langkah diplomatik dapat dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk melalui BoP yang isinya terdapat Israel," kata Sarifah saat dihubungi, Selasa (31/3/2026).

Di sisi lain, Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi rencana pengiriman pasukan Indonesia ke wilayah konflik lainnya. Menurutnya, insiden serangan terhadap pasukan UNIFIL harus menjadi pertimbangan serius.

Sarifah bahkan mendesak pemerintah bersama TNI untuk membatalkan rencana pengiriman pasukan ke Gaza. Ia menilai tak ada jaminan keamanan dari pihak manapun karena Israel pun telah melanggar hukum internasional.

"Tidak ada jaminan keamanan dari pihak mana pun karena Israel sendiri terbukti tidak taat pada aturan internasional," katanya.

Sarifah mengungkapkan, sebelumnya ia juga telah mengingatkan bahwa Lebanon merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap konflik. Pada November 2024, ia meminta agar TNI memberikan perhatian serius terhadap perlindungan prajurit yang ditugaskan ke wilayah tersebut.

Belum lama ini, ia juga mempertanyakan keputusan pemerintah yang tetap mempertahankan pasukan Indonesia di Lebanon, sementara sejumlah negara lain mulai menarik pasukannya.

"Di saat beberapa negara pengirim pasukan lainnya mulai menarik mundur kontingen mereka akibat ancaman serangan udara dan artileri Israel yang tidak rasional."

Menurutnya, serangan Israel terhadap UNIFIL menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum internasional. Ia menilai teroris Israel sudah tidak menghargai UNIFIL yang jelas merupakan aset PBB dan dilindungi hukum internasional dan karenanya pemerintah dinilai harus merespons serius insiden tersebut.

"Saya mengutuk keras serangan artileri Israel yang dampaknya secara langsung menghantam zona operasi pasukan penjaga perdamaian PBB," tegasnya.

Setelah insiden serangan yang menewaskan Praka Farizal Romadhon, kini dua prajurit TNI lainnya dikonfirmasi turut gugur seiring meningkatnya intensitas pertempuran di Lebanon. Dengan demikian, total tiga prajurit TNI dilaporkan meninggal dunia akibat serangan pasukan Israel.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa dalam peristiwa tersebut dua prajurit TNI dinyatakan gugur, sementara dua prajurit lainnya mengalami luka berat.