Subsidi BBM Mau Dibatasi, DPR Ingatkan: Data Harus Jelas dan Transparan

Jakarta, MI - Rencana pemerintah membatasi penjualan BBM bersubsidi dan BBM penugasan mulai 1 April 2026 menuai sorotan dari DPR.

Anggota Komisi XII DPR  dari Fraksi PKB, Syafruddin, mendesak pemerintah agar segera menetapkan kriteria penerima subsidi secara tegas dan transparan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Menurut Syafruddin, kejelasan kriteria menjadi kunci utama agar subsidi energi benar-benar dinikmati oleh kelompok yang berhak, sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal negara di tengah tekanan global.

“Kementerian ESDM harus segera menetapkan kriteria penerima BBM bersubsidi yang berbasis pada data terpadu nasional dengan integrasi lintas sektor. Kita butuh sinkronisasi data kendaraan dan profil sosial-ekonomi pengguna untuk memastikan bahwa subsidi ini benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak secara sistemik, bukan justru dinikmati kelompok yang mampu,” ujar Syafruddin di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Ia menegaskan, kebijakan pembatasan BBM subsidi tidak boleh dilakukan secara serampangan tanpa landasan data yang kuat. Pemerintah diminta memastikan integrasi data lintas sektor berjalan optimal agar distribusi BBM subsidi maupun penugasan tepat sasaran.

“Kami berharap kebijakan penghematan energi ini tidak malah memicu gejolak di publik karena ketidakjelasan penerima BBM subsidi dan penugasan,” lanjutnya.

Lebih jauh, Syafruddin menilai langkah pengetatan subsidi memang penting di tengah ancaman kelangkaan energi global. Ia menyinggung meningkatnya tensi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan energi dunia, sementara Indonesia masih berstatus sebagai negara net importir BBM.

“Langkah ini penting untuk memastikan penghematan BBM ini benar-benar membantu negara dalam mengantisipasi dampak kelangkaan energi akibat konflik Timur Tengah. Kita harus sadar dan waspada bahwa selama ini Indonesia merupakan negara net importir BBM. Ketergantungan kita pada impor membuat posisi kita sangat rentan terhadap gejolak harga dan pasokan global,” tegasnya.

Namun demikian, ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada kebijakan jangka pendek berupa pembatasan. Menurutnya, langkah strategis menuju kedaulatan energi harus segera dipercepat melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) serta penguatan riset energi alternatif di dalam negeri.

“Pemerintah harus segera mewujudkan kedaulatan energi dengan memperbesar penggunaan energi baru terbarukan. Upaya riset dan pengembangan energi alternatif juga harus digalakkan dengan menggandeng kampus serta lembaga riset terkait. Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada energi fosil yang kian terbatas jumlahnya,” tambahnya.

Legislator asal Kalimantan Timur itu menegaskan, dinamika konflik global harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan lembaga riset guna membangun ketahanan energi nasional yang mandiri.

“Ketergantungan sumber energi kepada negara lain sama saja dengan kehilangan separuh kedaulatan. Indonesia punya potensi besar energi baru terbarukan yang bisa segera dimanfaatkan,” pungkasnya.