Diselimuti Temuan BPK! Menteri Dody Didesak Sapu Bersih Geng Basuki Masih Bercokol di PU

Jakarta, MI — Tekanan terhadap Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo kian menguat. Pengamat kebijakan publik Fernando Emas menegaskan bahwa agenda bersih-bersih di tubuh Kementerian PU tidak boleh setengah hati, melainkan harus menyasar langsung lingkaran pejabat lama—terutama eks anak buah Basuki Hadimuljono yang masih bercokol di posisi strategis.

Fernando menyebut, selama struktur lama masih dipertahankan, potensi praktik lama yang bermasalah akan terus berulang. Ia menilai, reformasi tidak akan berarti tanpa keberanian menyentuh “orang-orang lama” yang memiliki pengaruh kuat di dalam kementerian.

“Kalau ingin serius, bersihkan dulu mantan anak buah Basuki yang masih memegang kendali. Jangan hanya menyasar pinggiran,” tegas Fernando kepada Monitorindonesia.com, Jumat (3/4/2026).

Sejumlah nama yang selama ini dikenal sebagai bagian dari lingkaran kepemimpinan Basuki Hadimuljono masih memiliki peran penting, baik di Kementerian PU maupun lembaga terkait. Di antaranya adalah Diana Kusumastuti, yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Cipta Karya; Wida Nurfaida; serta Mohammad Zainal Fatah.

Selain itu, ada pula nama-nama seperti Maulidya Indah Junica, Hedy Rahadian, dan Bob Arthur Lombogia yang pernah memegang peran strategis dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Di jajaran lainnya, terdapat Rachman Arief Dienaputra, Iwan Suprijanto, Khalawi Abdul Hamid, hingga Danis H. Sumadilaga yang kini masih memiliki pengaruh dalam ekosistem pembangunan infrastruktur.

Menurut Fernando, keberadaan mereka perlu dievaluasi secara menyeluruh, bukan sekadar dilihat dari jabatan formal saat ini, tetapi juga rekam jejak dan peran dalam sistem sebelumnya.

“Jangan sampai orang-orang lama ini tetap mempertahankan pola lama. Kalau ada indikasi pelanggaran, harus ditindak tegas, bahkan dibawa ke proses hukum,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Kementerian PU mengelola anggaran jumbo yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Dengan skala sebesar itu, risiko penyimpangan akan selalu ada jika tidak diimbangi dengan reformasi struktural yang serius.

Fernando bahkan menilai, langkah Menteri PU selama ini masih terkesan lebih banyak membangun narasi dibandingkan aksi konkret.

“Publik tidak butuh pidato keras. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata. Bersihkan semua yang terindikasi korup, jangan tebang pilih,” katanya.

Di sisi lain, Dody Hanggodo sebelumnya telah menegaskan komitmennya untuk tidak mentoleransi penyimpangan di internal kementerian. Ia bahkan menyatakan siap membawa kasus ke meja hijau jika ditemukan pelanggaran.

Namun, pernyataan tersebut kini diuji. Apakah berani menyentuh lingkaran lama yang kuat, atau justru berhenti pada langkah simbolik.

Sorotan terhadap Kementerian PU sendiri semakin tajam setelah munculnya temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang nilainya sempat mendekati Rp3 triliun sebelum direvisi menjadi sekitar Rp1 triliun. Polemik ini juga berujung pada mundurnya sejumlah pejabat eselon I.

Fernando menegaskan, momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan “bersih total”.

“Kalau hanya sebagian yang diganti, sementara jaringan lama tetap utuh, itu bukan reformasi. Itu hanya kosmetik,” pungkasnya.

Dengan tekanan publik yang terus meningkat, langkah Menteri PU dalam membersihkan warisan lama kini menjadi penentu apakah reformasi benar-benar dijalankan, atau sekadar menjadi slogan politik semata.