Demi Keamanan Anak, DPR Dukung BGN Hentikan SPPG Tak Standar

Jakarta, MI - Langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuai dukungan dari DPR. Kebijakan ini dinilai sebagai upaya penting untuk menjaga standar kualitas dan keamanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menegaskan bahwa penghentian sementara terhadap SPPG yang belum memenuhi standar merupakan bagian dari proses perbaikan yang harus dipahami secara konstruktif.

“Langkah korektif ini perlu dipahami sebagai bagian dari proses penjaminan mutu. Program yang menyasar masyarakat luas, khususnya anak-anak, memang harus dijaga kualitas dan keamanannya,” ujar Netty, (5/4/2026).

Penghentian operasional dilakukan terhadap SPPG yang terindikasi bermasalah, baik terkait dugaan keracunan pangan maupun aspek higiene dan sanitasi. Dalam hal ini, Netty menilai fokus BGN pada pemenuhan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) merupakan langkah krusial.

Menurutnya, selain penindakan, pemerintah juga perlu memastikan adanya pendampingan berkelanjutan bagi para pelaksana di lapangan agar mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan.

“Selain penindakan, perlu juga ada pembinaan dan pendampingan agar pelaksana program dapat memenuhi standar yang ditetapkan secara berkelanjutan,” jelasnya.

Netty juga mengingatkan bahwa isu keamanan pangan sangat sensitif dan berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap program MBG. Oleh karena itu, transparansi informasi dan respons cepat atas setiap kejadian dinilai menjadi faktor kunci.

“Keamanan makanan adalah hal yang sangat sensitif. Karena itu, transparansi informasi dan respons cepat terhadap setiap kejadian menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi adanya tren penurunan jumlah SPPG bermasalah dalam beberapa pekan terakhir. Hal ini dianggap sebagai indikasi perbaikan yang mulai terlihat di lapangan.

“Perbaikan yang terjadi harus terus dijaga dan diperkuat, sehingga program ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” lanjutnya.

Ke depan, Netty mendorong penguatan sistem pengawasan serta standarisasi operasional agar implementasi program MBG dapat berjalan lebih merata dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

“Yang kita jaga bukan hanya keberlangsungan program, tetapi juga kualitas layanan dan keselamatan penerima manfaat,” pungkasnya.