.webp)
Jakarta, MI - Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mendapat arahan baru dari Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tambang-tambang ilegal yang merugikan negara.
Arahan ini muncul setelah Prabowo menerima laporan ratusan tambang ilegal di hutan lindung. Presiden juga menyatakan akan mengecek lebih lanjut ke Kementerian Kehutanan.
"Saya juga perintahkan Menteri ESDM, saya dapat laporan ada ratusan tambang nggak jelas, IUP nggak jelas di hutan lindung, dan di hutan-hutan. Saya cek Menhut, Menhut ini oke juga ya. Dia belum kasih izin potong kayu," ujar Prabowo dalam Taklimat pada Rapat Kinerja Pemerintah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).
Presiden meminta Bahlil untuk segera mengevaluasi tambang-tambang tersebut, bahkan mencabut izin usaha.
Prabowo menegaskan, pemerintah kini menekankan kepentingan rakyat di atas segalanya dan tidak akan terlalu berbelas kasihan.
"Jadi, ini ada sekian ratus. Menteri ESDM segera evaluasi, kalau nggak jelas cabut semua itu IUP-IUP. Kita nggak ada waktu untuk terlalu kasihan sekarang. Kita bela kepentingan nasional dan rakyat. Kepentingan kawan, konco keluarga itu nomor berapa-berapa," tegasnya.
Dalam pertemuan itu, Prabowo menanyakan kepada Bahlil berapa lama waktu untuk menyelesaikan evaluasi. Bahlil meminta waktu dua minggu, namun Prabowo menekankan agar tugas itu selesai dalam satu minggu.
"Evaluasi segera. Berapa hari laporan kembali ke saya?" tanya Presiden Prabowo.
"Dua minggu," ucap Bahlil.
"Enak aja dua minggu. 1 minggu!" kata Prabowo.
