25 Ribu Motor Listrik MBG Disorot, DPR Siap Panggil Badan Gizi Nasional

Jakarta, MI - Sorotan terhadap pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian menguat di parlemen. Wakil rakyat menilai perlu ada penjelasan terbuka agar polemik yang berkembang di publik tidak semakin melebar.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa, menyatakan pihaknya membuka kemungkinan memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta klarifikasi terkait pengadaan 25.000 unit motor listrik yang akan digunakan sebagai kendaraan operasional program MBG.

“Masyarakat berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga sumber anggarannya. Untuk mendapatkan informasi yang utuh dan akurat, konfirmasi ke pihak BGN menjadi langkah tepat agar kronologinya jelas. Jangan sampai muncul polemik berkepanjangan akibat kurangnya keterbukaan,” ujar Neng Eem, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, kejelasan informasi menjadi hal krusial untuk meredam spekulasi publik yang berpotensi merusak kepercayaan terhadap program strategis nasional tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran dalam program MBG harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

“Program MBG merupakan prioritas dari Presiden Prabowo yang harus dikawal bersama agar terhindar dari sorotan negatif yang akan menggerus kredibilitas dan kualitas program,” katanya.

Polemik ini mencuat setelah Kepala BGN mengungkapkan bahwa dari total 25.000 unit motor listrik yang dipesan pada 2025, sebanyak 21.801 unit hingga saat ini belum juga didistribusikan kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hambatan administrasi terkait status Barang Milik Negara (BMN) disebut menjadi penyebab utama tertahannya distribusi kendaraan tersebut.

Neng Eem menambahkan, transparansi tidak hanya sebatas membuka data, tetapi juga menjelaskan dasar pertimbangan kebijakan agar dapat dipahami publik secara utuh. Mengingat besarnya anggaran yang terlibat, pengawasan publik dinilai penting untuk mencegah potensi inefisiensi maupun penyalahgunaan dana.

“Program MBG ini menyangkut pemenuhan gizi masyarakat luas. Keterbukaan anggaran menjadi kunci agar publik dapat ikut memastikan program ini berjalan tepat sasaran. BGN tentu memiliki dasar perencanaan, namun hal itu harus disampaikan secara terbuka agar tidak memicu ketidakpercayaan,” tegas legislator asal Jawa Barat tersebut.

Komisi IX DPR RI pun akan terus mencermati perkembangan proses administrasi BMN serta distribusi kendaraan operasional tersebut. Penjelasan resmi dari BGN diharapkan mampu meluruskan berbagai spekulasi, sekaligus memperjelas urgensi penggunaan motor listrik dalam mendukung distribusi layanan pemenuhan gizi di berbagai daerah.