.webp)
Jakarta, MI - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, kembali menanggapi isu terkait pengadaan laptop, kaos kaki, hingga alat makan yang disebut-sebut bernilai Rp4 triliun.
Dadan menegaskan, angka tersebut tidak benar. Ia menyebut pengadaan barang-barang tersebut memang ada sebagai bagian dari kebutuhan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun nilainya tidak sebesar yang ramai diberitakan.
"Pengadaan itu ada, tetapi tidak sebanyak yang disebutkan. Misalnya laptop 32.000 unit dan alat makan senilai Rp4 triliun sama sekali tidak benar," ujar Dadan di Jakarta.
Ia menjelaskan, seluruh pengadaan seperti kaos kaki, laptop, dan alat makan dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, bukan dalam jumlah besar seperti yang beredar. Sepanjang 2025, BGN hanya melakukan pengadaan sekitar 5.000 unit laptop.
“Pengadaan laptop bukan 32.000 unit seperti yang beredar, tetapi hanya sekitar 5.000 unit sepanjang 2025,” kata dia.
Terkait pengadaan alat makan, Dadan mengatakan hanya diperuntukkan bagi 315 SPPG yang dibangun menggunakan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Pengadaan alat makan hanya untuk 315 SPPG yang dibiayai APBN dengan pagu sekitar Rp215 miliar," ucap Dadan.
Dari sisi anggaran, ia merinci bahwa alokasi untuk alat makan sebesar Rp89,32 miliar, dengan realisasi sekitar Rp68,94 miliar. Menurutnya, hal ini menunjukkan pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien dan tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan.
Selain itu, pengadaan alat dapur juga menjadi bagian penting dalam mendukung operasional SPPG. Untuk pengadaan alat dapur, pagu anggaran ditetapkan sebesar Rp252,42 miliar dengan realisasi sekitar Rp245,81 miliar.
Dadan menegaskan, seluruh pengadaan tersebut dilakukan secara terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing SPPG, sehingga tidak ada pemborosan anggaran dalam pelaksanaannya. Dadan pun menegaskan, angka-angka tersebut jauh dari klaim yang beredar di publik yang menyebutkan nilai pengadaan mencapai triliunan rupiah.
Sementara itu, terkait pengadaan kaos kaki, Dadan menegaskan bahwa BGN tidak melakukan pengadaan barang tersebut secara langsung.
Ia menjelaskan, kaos kaki yang dimaksud merupakan bagian dari perlengkapan yang diberikan saat pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
"Untuk kaos kaki, itu bukan pengadaan di BGN. Itu diberikan saat pendidikan SPPI sebagai bagian dari perlengkapan peserta yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan," pungkas Dadan.
