.webp)
Jakarta, MI – Dugaan praktik kotor dalam tata kelola anggaran kembali mencoreng institusi publik. Kali ini, sorotan mengarah ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur, yang disinyalir terlibat dalam pemotongan insentif tenaga medis hingga penyelewengan sejumlah pos anggaran.
Ketua Barisan Pemerhati Hukum (BPH) Nusa Tenggara Timur, Fadli Maulana, mengungkap adanya pemangkasan signifikan terhadap insentif dokter spesialis berstatus PNS. Dari nominal awal Rp35 juta, para dokter disebut hanya menerima sekitar Rp10 juta.
“Pemotongan ini dilakukan tanpa pemberitahuan maupun pembahasan dengan tenaga medis. Ini jelas mencurigakan dan patut diduga sebagai pelanggaran serius,” tegas Fadli kepada Monitorindonesia.com, Senin (13/4/2026).
Tak berhenti di situ, dugaan penyelewengan juga mencuat pada anggaran operasional transportasi atau “uang bensin” dokter spesialis untuk tahun anggaran 2025. Sumber internal menyebutkan dana tersebut telah dicairkan sebanyak dua kali, namun tidak sampai ke tangan yang berhak.
Lebih jauh, muncul indikasi keterlibatan oknum pejabat di lingkup sekretariat Dinkes dan bendahara dalam praktik yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Bahkan, beredar kabar adanya permintaan pengembalian dana setelah dugaan penyimpangan tersebut terendus.
Sorotan tajam juga mengarah pada kebijakan Dinkes SBD dalam mendatangkan enam dokter residen. Program ini dinilai janggal karena menyedot anggaran besar—sekitar Rp138 juta per bulan untuk jasa medis, belum termasuk biaya kos Rp10,2 juta dan tiket pesawat rute Solo–Tambolaka pulang-pergi.
Kebijakan ini makin menuai kritik setelah muncul dugaan bahwa kendaraan operasional yang disewa untuk para dokter residen merupakan milik pribadi oknum pejabat di Dinkes SBD, memunculkan indikasi konflik kepentingan dan praktik nepotisme.
Upaya konfirmasi kepada Sekretaris Dinas Kesehatan SBD, Margaretha H. Selain, tidak membuahkan hasil. Ditemui usai kegiatan di RSUD Reda Bolo, ia memilih bungkam.
“Nanti dengan Pak Kadis saja, saya hanya staf saja,” ujarnya singkat sambil berlalu menghindari pertanyaan wartawan.
Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Dinas Kesehatan SBD belum memberikan tanggapan resmi. Awak media masih terus berupaya melakukan konfirmasi guna memastikan keberimbangan informasi, sesuai prinsip dan kode etik jurnalistik.
