Pupuk Subsidi Bermasalah, Nasim Khan Minta Pemerintah Benahi dari Hulu ke Hilir

Jakarta, MI - Upaya memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi kembali menjadi sorotan di parlemen. Anggota Komisi VI DPR, Nasim Khan, mendesak pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh agar distribusi pupuk lebih tepat sasaran dan berkeadilan, sekaligus mendukung kedaulatan pangan nasional.

Menurut Nasim, efektivitas distribusi pupuk menjadi faktor krusial dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, ia menilai masih terdapat persoalan mendasar, terutama pada belum sinkronnya regulasi dengan pelaksanaan distribusi di lapangan.

Ia menegaskan, PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai pelaksana distribusi perlu meningkatkan koordinasi dengan otoritas pertanian. Hal ini penting agar alokasi pupuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil petani.

“Kami berharap ada perbaikan menyeluruh. Kuncinya adalah kebersamaan dan kesamaan niat. Seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada petani, bukan justru membebani mereka dengan birokrasi yang rumit,” ujar Nasim Khan di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Politisi PKB ini  menyoroti pentingnya pembenahan sistem data, khususnya melalui aplikasi e-RDKK yang selama ini kerap menjadi titik lemah dalam validitas data penerima pupuk. Ia juga mendorong penguatan pengawasan hingga ke tingkat daerah guna mencegah kebocoran distribusi yang merugikan petani kecil.

Di sisi lain, ia mengingatkan pemerintah untuk mulai mengurangi ketergantungan pada pupuk anorganik impor dengan mendorong produksi pupuk organik berbasis potensi lokal. Strategi ini dinilai penting sebagai langkah jangka panjang dalam menghadapi ketidakpastian pasokan global.

“Kita memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Tapi kita juga harus tahu bagaimana mengelola dan memberdayakannya secara maksimal untuk mendukung kebutuhan nasional. Pengembangan pupuk organik harus menjadi fokus agar petani tidak selamanya tergantung pada impor,” tegas legislator asal Jawa Timur tersebut.

Untuk memastikan kebijakan berjalan lebih komprehensif dari hulu hingga hilir, Nasim juga mendorong kolaborasi lintas komisi di DPR RI, khususnya antara Komisi IV yang membidangi pertanian dan Komisi VI yang membidangi BUMN serta perdagangan.

“Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan petani mendapatkan dukungan yang layak. Dengan kerja bersama dan integrasi data yang akurat, saya yakin kedaulatan pangan dapat kita wujudkan tanpa perlu lagi mendengar keluhan kelangkaan pupuk di lapangan,” pungkasnya.