Benar atau Tidak Isu Penamparan Teddy, Fernando Emas: Prabowo Harus Evaluasi dan Copot Seskab

Jakarta, MI – Isu yang ramai beredar di media sosial soal dugaan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendapat tamparan dari Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi terus memantik polemik publik.

Meski bantahan telah disampaikan melalui akun resmi penerangan Kopassus, perdebatan justru belum mereda.

Menanggapi kegaduhan tersebut, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai terlepas benar atau tidaknya kabar itu, peristiwa tersebut harus dijadikan alarm keras bagi tata kelola kekuasaan di lingkaran Istana.

“Benar atau tidak isu itu, yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran bagi Teddy agar tampil lebih terhormat dan tidak arogan dalam menjalankan jabatan,” tegas Fernando Emas, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, jabatan Sekretaris Kabinet bukan ruang untuk menunjukkan superioritas personal, melainkan posisi strategis yang menuntut etika, kedewasaan, dan kemampuan memahami batas kewenangan. Ia mengingatkan bahwa secara struktur birokrasi, posisi Seskab tetap berada dalam koridor administratif yang harus tunduk pada sistem pemerintahan.

“Teddy harus sadar diri sebagai pejabat eselon dua. Walaupun dipercaya Presiden, tetap ada batas kewenangan yang tidak boleh dilampaui,” ujarnya.

Fernando menilai Presiden Prabowo Subianto tidak boleh membiarkan kegaduhan seperti ini terus berlangsung. Sebab, jika tidak segera ditertibkan, publik akan menangkap kesan bahwa ada kekuasaan tanpa kontrol di sekitar kepala negara.

Ia bahkan menyarankan langkah tegas berupa pencopotan Teddy dari jabatan Sekretaris Kabinet dan mengembalikan posisi tersebut ke level menteri seperti sebelumnya.

“Akan lebih tepat jika Presiden Prabowo segera mencopot Teddy dari jabatan Seskab. Kembalikan posisi Sekretaris Kabinet setingkat menteri, bukan eselon dua,” tandasnya.

Fernando menambahkan, pemerintah saat ini membutuhkan figur-figur yang bekerja tenang, profesional, dan tidak menimbulkan kontroversi di ruang publik. Menurutnya, stabilitas pemerintahan tidak boleh diganggu oleh polemik personal yang terus berulang.

Di tengah derasnya sorotan masyarakat, bola panas kini berada di tangan Presiden. Apakah akan membiarkan isu ini terus menjadi beban citra pemerintahan, atau mengambil langkah tegas demi menegakkan disiplin di lingkaran kekuasaan.