Birokrasi PKP Gonjang-ganjing, Dua Dirjen Tumbang Sekaligus

Jakarta, MI – Perombakan di tubuh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kembali memantik sorotan.

Dua pejabat eselon I sekaligus memilih mundur dari jabatan strategis, menandai adanya gejolak dalam struktur birokrasi kementerian yang tengah memegang mandat besar sektor perumahan nasional.

Dua pejabat yang mundur tersebut yakni Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Aziz Andriansyah, serta Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Imran.

Pengunduran diri keduanya terjadi di tengah sorotan publik terhadap efektivitas tata kelola program perumahan pemerintah.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan tidak ada persoalan serius di balik mundurnya para pejabat tersebut.

Namun, ia mengakui pengunduran diri Aziz berkaitan dengan aturan larangan rangkap jabatan bagi anggota kepolisian yang menempati posisi sipil.

“Tidak ada masalah. Mereka bekerja bagus. Tapi aturan dari MenPAN-RB memang tidak memperbolehkan dari kepolisian, jadi dikembalikan ke instansinya,” ujar Maruarar di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Pernyataan itu justru menimbulkan tanda tanya baru. Publik menyoroti bagaimana pejabat dengan status aktif di institusi lain bisa lebih dulu menduduki jabatan strategis, lalu mundur setelah aturan dipersoalkan.

Situasi ini dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan penempatan pejabat di level tertinggi kementerian.

Sebagai langkah cepat, Kementerian PKP menunjuk Roberia sebagai Pelaksana Tugas Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Ia mengaku penunjukan tersebut cukup mengejutkan, bahkan bagi dirinya sendiri.

Roberia mengatakan tugas utamanya adalah memastikan Program 3 Juta Rumah berjalan efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.

Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah sadar sektor perumahan merupakan area rawan penyimpangan yang membutuhkan pengawasan ekstra ketat.

Sementara itu, sosok Imran diketahui memiliki rekam jejak panjang di birokrasi pemerintahan, mulai dari pejabat di Kementerian Dalam Negeri hingga pernah menjabat kepala daerah.

Adapun Aziz memiliki latar belakang kepolisian dengan sejumlah posisi strategis di institusi penegak hukum dan lingkar kekuasaan nasional.

Mundurnya dua dirjen sekaligus menjadi alarm bahwa pembenahan di Kementerian PKP tidak cukup hanya lewat pergantian nama.

Publik menanti reformasi nyata, bukan sekadar rotasi jabatan, terlebih kementerian ini memikul target besar penyediaan rumah rakyat di tengah kebutuhan hunian yang terus meningkat. (An)