PKP Bergejolak! Dua Dirjen Mundur, Pengamat Sebut Salah Urus Jabatan

Jakarta, MI – Mundurnya dua pejabat eselon I di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tak bisa dipandang sebagai peristiwa administratif biasa.

Pengunduran diri dua direktur jenderal sekaligus justru memperlihatkan adanya persoalan serius dalam tata kelola birokrasi di kementerian yang memegang mandat besar sektor perumahan nasional.

Dua pejabat yang mundur itu adalah Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Andriansyah serta Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Imran.

Kejadian ini terjadi saat pemerintah tengah menggenjot target ambisius Program 3 Juta Rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya menyebut tidak ada masalah serius di balik pengunduran diri tersebut.

Namun, ia mengakui salah satu pengunduran diri berkaitan dengan aturan larangan rangkap jabatan bagi anggota kepolisian yang menempati posisi sipil.

Situasi itu menuai kritik dari pengamat kebijakan publik Fernando Emas. Kepada Monitorindonesia.com, Kamis (30/4/2026), Fernando menilai mundurnya dua pejabat tinggi sekaligus menunjukkan proses penempatan pejabat di internal kementerian tidak dilakukan dengan matang sejak awal.

“Kalau dari awal proses seleksi dan penempatan pejabat dilakukan secara cermat, seharusnya tidak terjadi pengunduran diri beruntun seperti ini. Ini menandakan ada problem dalam perencanaan birokrasi,” ujar Fernando.

Ia menegaskan kementerian yang mengurus kebutuhan dasar rakyat seperti perumahan semestinya diisi figur profesional, berintegritas, dan memahami teknis lapangan, bukan sekadar kompromi politik atau penempatan yang dipaksakan.

“Jangan sampai kementerian strategis dijadikan tempat uji coba jabatan. Yang dibutuhkan rakyat adalah kerja nyata, bukan kegaduhan birokrasi,” tegasnya.

Fernando juga mengingatkan bahwa gejolak di level pimpinan dapat mengganggu fokus program prioritas nasional, terutama target penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurutnya, pergantian pejabat mendadak berisiko memperlambat eksekusi kebijakan di lapangan.

“Program 3 Juta Rumah butuh kepemimpinan yang stabil dan arah kebijakan yang jelas. Kalau pejabat silih berganti, maka yang dirugikan adalah masyarakat yang menunggu rumah,” katanya.

Sebagai langkah sementara, Kementerian PKP telah menunjuk Roberia sebagai Pelaksana Tugas Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Ia diberi tugas memastikan program perumahan berjalan efisien dan bebas dari korupsi.

Namun bagi publik, persoalan utamanya bukan sekadar siapa pengganti pejabat yang mundur.

Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah membenahi sistem rekrutmen, tata kelola, dan akuntabilitas agar kementerian ini tidak terus diguncang masalah internal di tengah kebutuhan rakyat yang mendesak. (an)