Double Track Tak Cukup! Fitra Sentil Pemerintah: Pisahkan Jalur KRL dan KA Jarak Jauh atau Nyawa Jadi Taruhan

Jakarta, MI – Kecelakaan tragis antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur menjadi alarm keras bagi pemerintah.

Pengamat kebijakan publik dari Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, menilai pendekatan pemerintah selama ini masih setengah hati dan berpotensi mengulang bencana serupa.

“Kita tidak bisa lagi menambal sistem yang cacat dengan solusi tambal sulam. Pemisahan jalur KRL dan kereta jarak jauh itu bukan pilihan, tapi keharusan,” tegas Badiul kepada Monitorindonesia.com, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, penggunaan jalur campuran (mixed traffic) adalah akar persoalan yang selama ini diabaikan. Karakteristik operasional KRL yang padat dan berfrekuensi tinggi jelas tidak kompatibel dengan kereta antarkota yang mengutamakan kecepatan dan jarak tempuh. Kondisi ini menciptakan risiko sistemik yang terus mengintai.

“Selama jalurnya masih dicampur, jangan berharap keselamatan bisa maksimal. Ini bukan sekadar soal teknis, tapi kegagalan desain kebijakan transportasi berbasis mitigasi risiko,” ujarnya.

Badiul juga mengkritik proyek Double-Double Track (DDT) Jakarta–Cikarang yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi. Ia menilai proyek tersebut belum menyentuh akar masalah jika tidak diiringi reformasi menyeluruh.

“DDT itu penting, tapi tidak cukup. Kalau hanya menambah kapasitas tanpa perubahan sistem, kita hanya memperbesar potensi kecelakaan dengan skala yang lebih besar,” katanya.

Ia menekankan, pembenahan sektor perkeretaapian harus dilakukan secara komprehensif—mulai dari integrasi tata ruang, penguatan regulasi keselamatan, hingga reformasi kelembagaan operator dan regulator.

Lebih jauh, Badiul bahkan mendorong keberanian pemerintah dalam menggeser prioritas anggaran. Menurutnya, proyek keselamatan transportasi harus ditempatkan di atas program populis yang tidak berdampak langsung pada nyawa publik.

“Kalau ruang fiskal terbatas, Presiden harus berani realokasi anggaran, termasuk dari program seperti makan bergizi gratis atau koperasi desa. Keselamatan publik tidak boleh kalah oleh kepentingan politis,” tegasnya.

Ia juga menyoroti lemahnya pendekatan pemerintah yang masih reaktif terhadap lonjakan kebutuhan transportasi perkotaan. Padahal, urbanisasi dan mobilitas komuter terus meningkat signifikan.

“Pemerintah harus berhenti jadi pemadam kebakaran. Dibutuhkan anticipatory governance—perencanaan jangka panjang berbasis proyeksi, bukan sekadar respons insiden,” ujarnya.

Diketahui, insiden pada 27 April 2026 di kawasan Bekasi Timur menewaskan sedikitnya 16 orang dan membuka kembali borok lama sistem perkeretaapian nasional. Perlintasan sebidang dan jalur campuran disebut sebagai faktor krusial yang memperbesar risiko kecelakaan.

Hingga kini, investigasi masih dilakukan oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bersama aparat penegak hukum. Namun publik menunggu lebih dari sekadar laporan—yakni keberanian pemerintah melakukan perubahan struktural.

“Kalau tidak ada transformasi serius, target menekan angka kecelakaan hanya akan jadi slogan kosong,” pungkas Badiul.