Di Hadapan Prabowo, Buruh Bawa 11 Tuntutan saat May Day di Monas

Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto dipastikan hadir dalam peringatan Hari Buruh atau May Day yang digelar di kawasan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Jumat (1/5/2026) pagi.

Dalam agenda tersebut, buruh berencana menyampaikan 11 tuntutan, di antaranya pengesahan RUU Ketenagakerjaan; HOSTUM (Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah); ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat perang; reformasi pajak termasuk kenaikan PTKP dan penghapusan pajak THR, JHT, dan pensiun.

Kemudian, pengesahan RUU Perampasan Aset; penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri nikel; moratorium industri semen akibat over supply; ratifikasi Konvensi ILO 90; perjuangan tarif ojek online (ojol) 10 persen; revisi UU Nomor 2 Tahun 2024; serta pengangkatan guru dan tenaga honorer PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah melakukan dialog dengan jajaran Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh selama 1,5 jam.

Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa peringatan May Day tidak boleh hanya bersifat seremonial. Menurutnya, momentum ini dimanfaatkan buruh di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan buruh secara langsung kepada pemangku kebijakan. 

Selain itu, dari 11 isu yang diajukan KSPI, sejumlah poin penting disebut telah dijawab dan ditegaskan oleh Prabowo sebagai tindak lanjut atas harapan buruh.

“May Day bukan sekadar seremoni. Ini adalah momentum menyampaikan harapan dan tuntutan buruh, dan dari 11 isu yang kami sampaikan, ada beberapa yang langsung mendapat respons dan penegasan dari Presiden,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Prabowo memandang Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Ia mengajak buruh untuk bersama-sama membangun Indonesia sebagai milik bersama.

Said Iqbal juga menyebut, Prabowo menginginkan para pekerja dapat hidup lebih sejahtera dengan upah yang layak. Pemanfaatan sumber daya alam melalui hilirisasi dinilai sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut.

“Presiden juga meminta dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, khususnya buruh, untuk mewujudkan cita-cita tersebut,” kata dia.

Terkait 11 tuntutan tersebut, Said Iqbal mengatakan sebagian besar masih dalam proses. Ia mencontohkan, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kini telah resmi disahkan menjadi undang-undang.

Sementara itu, menanggapi potensi PHK, ia menyebut Presiden Prabowo berkomitmen segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK dan Penciptaan Lapangan Kerja. 

“Presiden juga optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dicapai.”

Terkait RUU Ketenagakerjaan, Presiden menyampaikan bahwa proses pembahasan sudah berjalan melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja). Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, disebut telah menjelaskan bahwa pembahasan tidak dilakukan di Badan Legislasi (Baleg), melainkan di Panja, dengan target rampung sebelum Oktober 2026 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168.

Di bidang reformasi pajak, pemerintah akan mempelajari ulang struktur dan kalkulasi pajak. Said Iqbal menyebutkan bahwa peluang penghapusan pajak yang menjadi tuntutan buruh, seperti pajak THR dan pesangon, sangat bergantung pada capaian pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk perlindungan industri tekstil dan produk tekstil (TPT), nikel, serta semen, Said Iqbal mengatakan Prabowo optimistis tidak akan ada penutupan industri. Hal ini seiring rencana pemerintah menyiapkan Danantara untuk menjaga keberlangsungan industri-industri tersebut.

Sementara itu, dalam isu pekerja ojek online (ojol), pemerintah melalui Danantara juga didorong untuk terlibat dalam kepemilikan aplikasi, sehingga dapat mengendalikan kebijakan potongan tarif. Dengan skema tersebut, pemerintah diyakini dapat mendorong penurunan potongan tarif menjadi 10 persen.

“Negara harus hadir. Untuk ojol, pemerintah melalui Danantara didorong ikut dalam kepemilikan aplikasi agar potongan tarif 10 persen bisa diwujudkan,” jelas Said Iqbal.

Said Iqbal menambahkan, ada keberpihakan negara terhadap pekerja ojol, dan pemerintah berkomitmen mendorong kebijakan tersebut. 

Menutup pernyataannya, Said Iqbal menilai pertemuan antara Presiden dan KSPI yang didukung Partai Buruh membawa harapan baru bagi gerakan buruh.

“Pertemuan ini memberikan pencerahan. Ada harapan, ada proses, dan ada ruang dialog yang terbuka bagi buruh untuk memperjuangkan hak-haknya,” pungkasnya.