Menteri PU Ungkap Keanehan, PNS PU Mampu Beli Rumah di Pondok Indah dan Senopati

Jakarta, MI - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyoroti kekayaan sejumlah bawahannya yang dinilai tidak sejalan dengan penghasilan sebagai aparatur sipil negara (ASN). 

Dody menyebut ada pejabat di lingkungan Kementerian PU yang bisa membeli rumah di kawasan-kawasan elite Jakarta, seperti Pondok Indah, di mana harga tanahnya sudah mencapai ratusan juta rupiah per meter.

"Bagaimana mungkin seorang pejabat karier mampu memiliki aset properti di kawasan elite seperti Pondok Indah dan Senopati?" ujar Dody ditemui di Jakarta, dikutip Selasa (31/3/2026).

Dody juga menyinggung bahwa jika dihitung dari gaji serta seluruh tunjangan ASN di Kementerian PU, mustahil rasanya seorang pejabat dapat mengumpulkan kekayaan hingga mampu membeli rumah di Pondok Indah hingga Senopati. 

"Ini bukan sekadar gaya hidup, tapi indikasi adanya indirect income dari proyek-proyek yang selama ini tidak tersentuh audit mendalam," kata Dody.

Dody juga secara terbuka mengakui bahwa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan lahan basah yang menarik para pejabat melakukan tindakan ilegal dan memperkaya diri. 

Menurutnya, kondisi ini bisa terjadi karena adanya jabatan strategis yang mengelola anggaran besar.

Ia menyebut, pada tahun 2026 saja, anggaran Kementerian PU mencapai sekitar Rp 118,5 triliun. Angka ini naik dari pagu awal dalam APBN 2026 yang sebelumnya ditetapkan Rp 70,86 triliun. 

Sebagai gambaran, Dody juga menyinggung kasus dugaan kebocoran anggaran Rp100 miliar dalam proyek renovasi gedung pendopo Kementerian PU. Kasus tersebut sudah ditangani aparat penegak hukum, namun hingga kini dana yang diduga bocor itu belum kembali.

Selain itu, ia turut menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan potensi kerugian negara hingga Rp1 triliun, yang disebut melibatkan jajaran di Dirjen Cipta Karya serta Sumber Daya Air (SDA).

Dody juga menilai, para pejabat eselon ini diduga merasa memiliki posisi lebih permanen dibandingkan menteri yang merupakan pejabat politik transisional. Ia menuding, sejumlah birokrat senior bukan lagi sekadar pelaksana kebijakan, melainkan arsitek jaringan yang mengendalikan arus informasi, regulasi teknis, hingga skema pengadaan yang tertutup dari pengawasan eksternal. 

Dody juga menyebut sejumlah pejabat internal di Kementerian PU diduga melakukan framing negatif yang mengarah dan merugikan dirinya. 

"Terdapat kecenderungan kuat dari orang-orang lama untuk mempertahankan kondisi kemarin," kata Dody.