Pelantikan “Senyap” Dirjen SDA Bikin Kepala Panas: Tanggal Merah, Tertutup, Ada Apa di Kementerian PU?

Jakarta, MI – Pelantikan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum yang menunjuk Arnold Aristoteles justru memantik kontroversi.

Bukan hanya soal sosoknya, tetapi cara pelantikan yang dilakukan secara tertutup pada hari libur nasional, 1 Mei 2026, yang dinilai janggal.

Prosesi pelantikan tersebut merujuk pada Keputusan Presiden yang diteken oleh Prabowo Subianto.

Namun, publik mempertanyakan transparansi pemerintah karena pelantikan pejabat eselon I ini tidak dilakukan secara terbuka seperti lazimnya.

“Iya, mohon doanya. Betul (Arnold dilantik menjadi Dirjen SDA),” ujar Rachman Arief, mengamini kabar yang sebelumnya hanya beredar terbatas.

Biasanya, pelantikan pejabat tinggi dilakukan di hari kerja, diumumkan terlebih dahulu, dan terbuka bagi media.

Namun kali ini berbeda. Tidak ada publikasi awal, tidak ada seremoni terbuka, bahkan dilakukan saat tanggal merah—situasi yang membuat publik bertanya-tanya: apa yang sedang disembunyikan?

Adapun Arnold Aristoteles sendiri menggantikan Dwi Purwantoro yang mengundurkan diri sejak Februari 2026. 

Sejak jauh hari, sudah beredar spekulasi bahwa posisi strategis ini akan diisi oleh kalangan militer atau purnawirawan TNI. Kini, dugaan itu terbukti.

Sosok Arnold dikenal memiliki rekam jejak panjang di TNI AD, khususnya di bidang teknik militer.

Ia pernah menjabat Gubernur Akademi Militer hingga menjadi tenaga ahli pengajar di Lemhannas.

Namun, masuknya purnawirawan militer ke jabatan sipil strategis tetap memicu kritik, terutama soal profesionalisme dan potensi dominasi militer dalam birokrasi sipil.

Di sisi lain, laporan harta kekayaan Arnold juga ikut disorot. Berdasarkan LHKPN terakhir pada 2025, total kekayaannya tercatat sekitar Rp781,5 juta.

Angka ini relatif kecil untuk pejabat setingkat dirjen, sehingga memunculkan beragam tafsir di publik.

Komentar publik di berbagai platform pun cenderung keras. Salah satu warganet menulis,

“Jelas sekali. Titipan yang dipaksakan. Kasihan PU,” mencerminkan kecurigaan atas proses pengangkatan tersebut.

Hingga kini, Kementerian PU belum memberikan penjelasan rinci terkait alasan pelantikan dilakukan secara tertutup.

Minimnya transparansi ini justru memperkuat spekulasi yang berkembang di masyarakat.

Dalam konteks ini, bukan hanya siapa yang dilantik yang menjadi sorotan, tetapi bagaimana proses itu dilakukan.

Dan ketika proses berlangsung diam-diam, wajar jika publik bertanya lebih keras dari biasanya.